Paripurna DPRD Kepahiang, Bahas Penyampaian Kajian Bapemperda

Ketua Bapemperda Franco Escobar, S.Kom Saat Menyampaikan Isi Rancangan Raperda. Foto/Dok: Rabiul Awal

Indo Barat - DPRD Kabupaten Kepahiang gelar rapat Paripurna bahas penyampaian kajian badan pembentukan Perda (Bapemperda) terkait Raperda yang akan dibahas Pada masa sidang II tahun sidang 2020 di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Kepahiang, Selasa (02/06/2020).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan,SP, didampingi Wakil Ketua 1 Andrian Defandra,M.Si dan Wakil Ketua II Drs.H.M Thobari Mu'ad,SH serta dihadiri 20 Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

Disampaikan ketua Bapemperda Franco Escobar, S.Kom 2 (Dua) rancangan Raperda yang akan dibahas diantaranya.

1. Rancangan perda tentang pendidikan keagamaan dan pesantren 

Pembahasanny dititik beratkan sesuai kepada misi kabupaten kepahiang yakni mengembangkan  SDM Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dialandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan selaras dengan pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang mengatur tentang bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, Selain itu juga berdasarkan UU no 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan PP Nomor 55 tahun 2017 tentang pendidikan agama dan keagamaan serta UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memiliki kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini ( PAUD) hingga Sekolah menengah Pertama/sederajat, Hingga saat ini permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaran pendidikan agama dan pesantren diantaranya bantuan Pemkab kepahiang yang masih tergolong minim baik sarana maupun prasarana.

Atas dasar inilah Raperda ini hadir sebagai tanggung jawab pemerintahan Kabupaten Kepahiang dalam menunjang penyelenggaran pendidikan dan pesantren.

2.Raperda tentang peningkatan mutu hasil budidaya perkebunan kopi kepahiang 

Rapperda ini, merupakan perubahan perda No 2 tahun 2007 tentang larangan jual beli biji kopi, biji kakao, biji lada, dan biji kemiri basah, Setelah dilakukan kajian bahwa perda ini secara muatan tidak lagi sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perda dan permendagri No 80 Tahun 2015 tentang produk hukum daerah, oleh karena itu diperlukan perbaikan. Saat ini kabupaten kepahiang masih menghadapi permasalahan dalam upaya peningkatan mutu hasil bududaya tanaman kopi karena regulasi yang memberikan pengaturan ini mulai dari pembinaan hingga pasca panen kepada masyarakat, Termasuk meningkatkan mutu hasil pertanian dengan didukung oleh pemkab kepahiang.

Ini sebagai strategi mewujudkan kabupaten kepahiang yang mampu mengembangkan kearifan lokal dengan kopi sebagai komoditas unggulan. Maka sangat wajar jika DPRD Kepahiang berinisiasi memperjuangkan peningkatan mutu hasil budidaya kopi sebagai bagian dari upaya mendukung petani kopi agar mampu bersaing baik secara nasional dan mancanegara. 

Ditambahkan Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan. SP, kajian Bapemperda sudah diterima, agenda selanjutnya DPRD Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Tatib DPRD akan menggelar rapat paripurna penyampaian Nota pengantar Raperda Dari inisiator yang sudah terjadwal akan digelar pada Jum’at 05 Juli 2020 mendatang.

Reporter: Rabiul Awal

Editor: Iman SP Noya