Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan yang Inklusif

Manager Program dan Strategi Akar Foundation, Prasmasty Ayu Kusdinar saat memandu workshop kolaborasi pengelolaan hutan. Rabu, 24 Mei 2023. Foto/Dok: Akar Foundation

Indo Barat - Akar Foundation bersama Yayasan Planet Indonesia (YPI) Pontianak bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung melaksanakan Workshop Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi, Rabu (24/5/ 2023) bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Workshop yang difasilitasi oleh Pramasty Ayu Kusdinar selaku Manager Program dan Strategi Akar Foundation ini, diikuti oleh 20 orang yang merupakan staf Program Yayasan Planet Indonesia, Planet International, Staf Akar Foundation dan BKSDA.

Dalam sambutan pembuka, yang disampaikan Rahmad Hidayat selaku Asisten Program Akar Foundation mengatakan bahwa, Workshop yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Kalimantan Barat bersama Yayasan Planet Indonesia dan BKSDA Kalimantan Barat.

“Inti dari workshop ini adalah untuk memastikan pengelolaan Kawasan konservasi yang inklusif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan hutan," ujar Hidayat.

Ditambahkan Hidayat, Workshop yang difasilitasi oleh Akar Foundation ini dalam rangka menyiapkan pelaksanan program selama lima tahun kedepan bersama Yayasan Planet Indonesia atas dukungan Darwin Initiative.

Melanjutkan Hidayat, Country Director Yayasan Planet Indonesia Novita Sagita menyampaikan bahwa, Workshop yang dilaksanakan ini menjadi penting sebagai media belajar bagaimana menjawab berbagai tantangan tentang pengelolaan hutan konservasi.

Plh Kepala BKSDA Bengkulu-Lampung, Lina Warlina dalam presentasinya menyampaikan perlunya bermitra dengan LSM dalam pengelolaan Kawasan konservasi yang ada di provinsi Bengkulu.

“Kemitraan yang dilakukan dengan LSM haruslah mutualisme dan memastikan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan hutan,” ujar Lina.

Menurutnya keterlibatan masyarakat tersebut untuk membantu menjaga perambahan, Illegal Longging dan perburuan liar disekitar hutan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan konservasi lanjut Lina, bukan saja untuk menjawab dan jalan penyelesaian konflik pengelolaan hutan. Akan tetapi lebih jauh menjawab kebijakan kemitraan konservasi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dan pelestarian kawasan.

Kepala KPHK Bukit Kaba, Davit Hutahayan, SP, MSi menyampaikan praktek pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif yang dilakukan di TWA Bukit Kaba terdapat berbagai masalah dan kendala yang dihadapi, salah satunya meyakinkan masyarakat pentingnya kelestarian kawasan konservasi.

“Tapi, faktanya memang ada isu liar yang di sebarkan oleh kelompok masyarakat bahwa di dalam Kawasan TWA bisa dilakukan penerbitan sertifikat hak milik,” ungkapnya.

Ditambahkan David, Kemitraan konservasi yang telah disepakati oleh kelompok masyarakat di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong merupakan strategi penyelesaian konflik atas prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan.

Sebab, kemitraan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat di dukung penuh oleh Pemerintah Daerah, dukungan ini tertuang dalam kerja sama antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang dengan BKSDA Bengkulu-Lampung.

“Saat ini ada banyak desa-desa yang mau melakukan kemitraan konservasi untuk pengelolaan Kawasan TWA Bukit Kaba, masyarakat mulai menyadari pentingnya kelestarian dan pemanfaatan kawasan untuk kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan," sampainya.

Editor: Alfridho Ade Permana