Jelang Pemilu 2024, Netralitas Penyelenggara Negara Jadi Sorotan

Diposting: 10 Oct 2023
Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Pemilu 2024, Selasa, 10 ktober 2023, Foto: Dok
Indo Barat - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu tahun 2024 di wilayah Provinsi Bengkulu, Senin, (09/10/2023).
Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya yang dihadiri Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, KPU dan Bawaslu, tokoh masyarakat serta perwakilan partai politik peserta pemilu.
Kapolda Armed Wijaya mengatakan, rakor ditujukan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana, serta tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
“Mengingat tahun 2024 akan menjadi momen politik yang sangat penting dan krusial dikarenakan akan dilaksanakan pemilu serentak. Oleh karena itu Polda Bengkulu beserta jajaran akan melakukan upaya optimal dengan menerapkan manajemen pengamanan terpadu dan secara konprehensif," kata Kapolda
Kapolda berharap, tidak terjadi permasalahan yang dapat mencederai kesuksesan penyelenggaraan pemilu khsusunya di Provinsi Bengkulu. Potensi masalah ketidaknetralan aparatur negara maupun penyelenggara Pemilu, kekurangan maupun tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik pemilu ke lokasi tempat pemungutan suara serta pemilih yang tidak terdaftar harus dimnimalisir.
"Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan di antaranya para pimpinan daerah, TNI, KPU dan Bawaslu, mitra kerja lainnya serta stakeholder terkait dapat menerapkan sikap netralitas, memperkokoh dan meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam menyukseskan Pemilu tahun 2024," tegasnya.
Gubernur Rohidin dalam sambutannya meminta KPU dan Bawaslu dapat berkoordinasi baik dengan seluruh peserta pemilu, dari semua tingkatan, baik kabupaten, kota maupun provinsi.
“Saya minta betul adakan pertemuan khusus, difasilitasi bagaimana teknisnya dengan dukcapil, memastikan agar semua masyarakat memiliki hak suara yang jelas,” sampai Gubernur Rohidin.
Disamping itu, dirinya juga meminta agar seluruh ASN tidak melakukan politik praktis dan meminta agar pihak Bawaslu bisa memantau aktivitas ASN baik di lapangan maupun di media sosial.
"Jika ini mulai terjadi maka perlu dievaluasi dan diberikan peringatan-peringatan secara tertulis melalui instansi kita masing-masing," tegasnya.
Gubernur berharap, dengan adanya kegiatan Rakor Lintas Sektoral ini bisa meningkatkan sinergitas, komunikasi dan koordinasi antar lembaga/instansi pemerintahan Provinsi Bengkulu dengan stakeholder terkait dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang.
"Kami menyambut baik kegiatan ini dan kita pastikan Bengkulu siap untuk menghadapi dan menyelenggarakan Pemilu tahun 2024 termasuk Pilkada di akhir tahun 2024 nanti," kata Gubernur Rohidin.
Editor: Alfridho Ade Permana
Artikel Terkait Berdasarkan Kategori
-
Soal Tenaga Honorer Non-ASN, Pemprov Bengkulu Segera Ambil Keputusan
31 Jan 2025
-
APBD 2025 Diutak-atik, Dewan Warning Pemprov Bengkulu
11 Jan 2025
-
Pertamina Patra Niaga Bengkulu Kandidat Hijau Proper 2024
26 Dec 2024
-
Hadiri KPID Award, Rosjonsyah: Penyiaran Edukatif untuk Hiburan Berkualitas
08 Dec 2024
-
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Bengkulu Hasilkan Pendapatan Rp53 Miliar
03 Dec 2024
Topik Terkait Berdasarkan Tags
-
Soal Tenaga Honorer Non-ASN, Pemprov Bengkulu Segera Ambil Keputusan
31 Jan 2025
-
Pemprov Bengkulu Upayakan Penataan Honorer Selesai 2025
08 Jan 2025
-
Kapolsek Karang Tinggi Salurkan Bantuan untuk Warga Kurang Mampu
30 Dec 2024
-
Warga Desa Padang Kuas Rencanakan Aksi Protes Tower SUTT di Kantor Gubernur Bengkulu
22 Dec 2024
-
Meriahkan HUT ke-56 Provinsi Bengkulu, APKLI Gelar Senam Sehat
13 Dec 2024