Tantangan dan Potensi Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Gagasan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.Bahkan Presiden beberapa waktu lalu sudah meninjau alternatif lokasi calon ibu kota di Kalimantan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan menggelar diskusi publik dengan tema “Tantangan Pemindahan Ibu Kota” pada Selasa, 28 Mei 2019 di Jakarta.

Indo Barat, Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota negara bukan pertama kali ini saja dimunculkan ke publik. Enam dekade lalu, Presiden Soekarno pernah mencanangkan pemindahan ibu kota setelah melihat contoh dari negara-negara lain seperti Brazil (Rio de Janeiro ke Brasillia) dan Pakistan (Karachi ke Islamabad). Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintahan kolonial Belanda sempat merencanakan pemindahan fungsi administratif ibu kota dari Batavia ke Bandung.

“Rencana pemindahan ibukota dirasakan perlu, setidaknya dari perspektif internal dan eksternal,” jelas peneliti geografi sosial dan ekonomi dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Galuh Syahbana Indraprahasta. “Dari perspektif internal, permasalahan yang terjadi di Jakarta menjadi semakin kompleks, seperti kemacaten, banjir, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, dan sebagainya,” ujar Galuh. 

Sementara dari perspektif lain, jelas Galuh, beberapa studi menunjukkan Jakarta dan wilayah sekitarnya terus menjadi pusat sosial ekonomi yang dominan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto menjelaskan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi ibu kota adalah ancaman bencana, baik bencana alam maupun konflik sosial. “Kalimantan adalah pulau besar di Indonesia yang paling aman dari ancaman gempa dan tsunami. Hal ini sudah diketahui oleh banyak orang. Meskipun data sebenarnya menunjukkan bahwa pulau ini tidak sepenuhnya bebas dari ancaman gempa dan tsunami,” jelas Eko.

Ia juga mengungkapkan, keberadaan batubara dan gambut yang luas di Kalimantan jika dilihat dari perspektif ancaman bencana mengindikasikan potensi banjir dan kebakaran lahan gambut yang perlu diantisipasi jika ibu kota baru akan berada di Kalimantan.

Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI, Joeni Setijo Rahajoe mengungkapkan, studi mengenai ekologi gambut perlu disampaikan kepada masyarakat untuk urut mengambil langkah antisipasi. “Hutan gambut merupakan tipe ekosistem yang rentan, dan wajib dijaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan apabila ibu kota akan dipindahkan di wilayah Kalimantan,” ujar Joeni.

Menurut Joeni, ekosistem gambut menyimpan karbon terbesar dan berperanan dalam penentuan besar kecilnya emisi karbon setiap tahun sehingga harus ada upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan cara mengurangi emisi. “Pengurangan emisi dilakukan dengan menurunkan lajunya, mengelola hutan dengan konsep berkelanjutan, rehabilitasi lahan yang terdegradasi, serta restorasi lahan gambut di sekitar lokasi,” tutup Joeni.

Diskusi publik “Tantangan Pemindahan Ibu Kota”juga akan menghadirkan Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara yang akan menyampaikan pemaparan mengenai persoalan konflik sosial dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Diskusi ini diharapkan  dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat memahami rencana pemindahan ibu kota lewat sudut pandang ilmiah (Rilis)

Editor: Riki Susanto