JAM Intelijen Kawal Proyek Strategis Nasional di Kementerian PUPR

Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kementerian PUPR di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Jumat, 17 November 2023. Foto: Dok

Indo Barat - Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Kejaksaan Agung RI mendapatkan tugas untuk mengawal dan mengamankan pembangunan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI.

Diketahui, pada Jumat, 17 November 2023, di Aula Lt. 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr.Reda Manthovani memberikan persetujuan untuk permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis dan turut menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas terkait Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Acara ini merupakan bagian dari Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI.

Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dan serentak serta diikuti oleh Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sasana Bina Karya serta dihadiri dan diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Asisten Intelijen, Koordinator, Kepala Seksi pada Bidang Intelijen, Seluruh Staf Intelijen, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Provinsi Bengkulu, dan Penyedia Jasa pada masing-masing kegiatan.

Selain itu, dilakukan juga permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk Pembangunan 14 Ruas Jalan Tol di seluruh Indonesia dengan anggaran total Rp.65.562.963.575.007. 

JAM-Intelijen juga mengeluarkan Surat Perintah kepada 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia secara bersamaan untuk melaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam arahannya, JAM-Intelijen menekankan bahwa pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis fokus pada deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi menghambat atau menggagalkan Proyek Strategis Nasional. 

Pihaknya menegaskan bahwa aspek teknis dan keuangan tidak termasuk dalam lingkup Pengamanan Pembangunan Strategis, dan semua stakeholder serta penyedia jasa diharapkan berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Penandatanganan Pakta Integritas.

JAM-Intelijen berharap bahwa dengan dilakukannya Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Negara, proyek dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. 

Sebelumnya, pada 16 November 2023, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Katarina Endang Sarwestri, mewakili JAM-Intelijen, telah menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas terkait permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Kementerian Perhubungan RI, dengan total anggaran Rp2.654.656.485.700.

Editor: Alfridho Ade Permana