Gubernur Rohidin Bersama Menko Marves Beri Pengarahan ke Kepala Desa

Gambar

Diposting: 12 Jul 2022

Gubernur Rohidin beri pengarahan ke kepala desa se-Provinsi Bengkulu, Selasa, 12 Juli 2022, Foto: Dok



Indo Barat - Kepala Desa adalah agent of change atau agen perubahan yang sekaligus menjadi ujung tombak pembangunan.



Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan Pengarahan Kepada Seluruh Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Provinsi Bengkulu, Selasa, (12/7/22) di Gedung Balai Buntar Bengkulu.



Disampaikan Menko Marves bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tidak lepas dari trasformasi ekonomi desa yang merupakan hasil dari peningkatan alokasi dana desa sejak 2014. 



"Kita lihat berbagai perbaikan nyata terutama infrastruktur telah terjadi di desa membantu peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa," jelas Luhut yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat APDESI.



Luhut menambahkan bahwa ekonomi dunia dan Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dan belum berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Di mana meningginya inflasi dan krisis pangan yang saat ini melanda dunia.



Dia menyebutkan Indonesia masih bisa mengendalikan hal tersebut, namun membutuhkan kekompkan dan sinergi bersama untuk menghadapi tantangan ini.



"Kita harus kompak, jangan dengarkan omongan - omongan yang tidak penting. Saya minta Kapolda, Danrem kalian harus kompak juga menjaga ini. Saya dengar Bengkulu relatif baik, jika ada kemiskinan di Indonesia ya masih banyak tetapi saya kira bertahap menjadi semakin baik," jelas Luhut.



Disamping itu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga menyampaikan bahwa ke depan APDESI harus dapat menjadi wadah silaturahmi dan koordinasi sekaligus untuk menjamin eksistensi posisi kepala desa.



Menurut Gubernur Rohidin, Kepala Desa mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang sangat kuat  Dimana mereka melaksanakan pelayanan publik, juga fungsi-fungsi pembangunan untuk mengawal regulasi dan menyusun APBDes.



"Saya kira kalau tidak diperkuat eksistensinya itu juga akan menjadi persoalan, termasuk pelatihan bimteknya juga harus diperbanyak. Koordinasi dengan APH juga terbangun dengan bagus, itu penting sekali," jelas Gubernur Rohidin.



Editor: Alfridho Ade Permana