Jembatan Rusak Jadi Sorotan Publik, Pejabat Seluma Mala Jualan Politik

Jembatan Desa Simpang, Kabupaten Seluma, Foto: Dok

Indo Barat – Belakangan Kabupaten Seluma menjadi pusat perhatian publik lantaran viralnya video aksi menantang maut para pelajar yang nekat menyeberangi jembatan rusak di Desa Simpang, Kabupaten Seluma. Video viral itu bahkan turut disorot Kementerian PUPR.

Sejak viral, bermacam narasi yang bernuansa politis mulai muncul dari beberapa pejabat Kabupaten Seluma. Diawali dengan pernyataan Bupati Seluma, Erwin Octavian yang mengatakan, belum dapat memastikan kapan jembatan gantung itu akan diperbaiki. Ia masih berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pernyataan Erwin bertolak belakang dengan pernyataan Kadis PUPR Seluma, M. Saifullah yang mengatakan, jembatan tersebut segera diperbaiki di tahun 2023. Pemkab Seluma bahkan telah mengalokasi dana Rp 700 juta untuk perbaikan jembatan gantung Desa Simpang.

Menyusul kemudian pernyataan Sekda Seluma, Hadianto yang seolah tidak ingin ketinggalan momentum. Hadianto langsung meninjau lokasi jembatan Desa Simpang dan menyatakan jika Jembatan itu segera dibangun.

Lalu, tiba- tiba muncul narasi mengejutkan dari Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca yang tegas mengatakan, anggaran pembangunan jembatan Desa Simpang belum tertuang dalam APBD sehingga tidak mungkin dibangun tahun 2023.

Tak sampai disitu, Wabup Seluma Gustianto turut ambil bagian membuat pernyataan di media. Ia mengatakan, pembangunan jembatan Desa Simpang batal dikerjakan karena masih berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait.  

Hal serupa disampaikan Kabid Bina Marga DInas PUPR Seluma, M Suadi yang menegaskan jembatan itu akan tetap dibangun namun masih menunggu petunjuk dari Pemprov Bengkulu dan Balai Wilayah Sungai Sumtra VII.

"(lelang) jembatan ini sudah tayang di sirup.lkkp.go.id, jadi memang sudah dianggarkan agar dilakukan pembanguna. Namun memang masih nunggu petunjuk dari balai dan provinsi, satu minggu ini akan diputuskan siapa yang mengerjakan pembangunan jembatan itu," ujar Kabid Bina Marga M Suadi

Pejabat Seluma Disebut Jualan Politik

Simpang siur narasi para ini disyangkan tokoh pemuda Desa Simpang yang menyebut, viralnya jembatan rusak di desanya seolah-olah menjadi konten politik menjelang pemilu serentak tahun 2024.

Sebenarnya kata Tomi, masyarakat tidak peduli perbaikan jembatan tersebut kewenangan siapa. Mereka hanya meminta jembatan segera diperbaiki sehingga tidak membahayakan saat digunakan.  

"Alasan kami membayar pajak itu agar dapat menikmati pembangunan jalan dan jembatan yang layak dari para pemangku kebijakan dan pemerintah daerah," tegas Tomi.

Tomi mengatakan, penderitaan warga Desa Simpang yang sudah puluhan tahun bertaruh nyawa dengan menyeberangi kerangka jembatan gantung tersebut tidak patut menjadi bahan politik.

"karena sudah viral dijadikan bahan politik sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Kami tidak mengharapkan itu terjadi" kata Tomi

Reporter: Deni Aliansyah Putra