Hilang Formasi Guru Picu Kekacauan Seleksi PPPK di Seluma, Dugaan Manipulasi Data Mencuat

Sejumlah pelamar turut mendatangi Diknas Seluma untuk mengklarifikasi hilanganya formasi RTG seleksi PPPK, Senin, (6/1/25) Foto: Dok

Indo Barat - Kasus dugaan manipulasi data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu memicu kekacauan dan keresahan di kalangan pelamar. 

Dugaan tersebut berawal dari hilangnya formasi guru jalur Ruang Talenta Guru (RTG) yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti seleksi.

Hal ini terungkap setelah sejumlah pelamar, termasuk Yoyo Lukito yang mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat untuk meminta klarifikasi terkait hilangnya formasi guru jalur PPG. 

"Kami ingin tahu kenapa formasi kami mendadak hilang. Sebelumnya, formasi untuk guru SD tercatat 146 orang, kini menjadi 0," ujar Lukito, Senin, (6/1/25)

Fenomena ini terjadi menjelang penutupan pendaftaran RTG, yang hanya menyisakan beberapa hari lagi. Sejumlah formasi yang sebelumnya terdaftar, seperti untuk guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bimbingan Konseling (BK), serta Bahasa Indonesia juga mengalami pengurangan signifikan.

Lukito mengatakan, hilangnya formasi tersebut sangat merugikan pelamar lulusan PPG. Para pelamar yang sudah bertahun-tahun menunggu kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK 2025, kini harus menghadapi kenyataan pahit karena jalur mereka terhapus begitu saja. 

“Jika formasi tetap kosong, PPG masih bisa mengikuti seleksi melalui jalur umum, tetapi kemungkinan lulus sangat kecil karena prioritasnya lebih rendah dibandingkan guru honorer,” ungkapnya.

Dugaan Manipulasi atau Kesalahan Sistem?

Dugaan awal mengenai hilangnya formasi ini muncul setelah surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Seluma, yang memperbolehkan semua guru honorer mengikuti seleksi PPPK tanpa terkecuali, termasuk melalui jalur RTG. 

Langkah ini memicu spekulasi tentang adanya manipulasi data, dengan beberapa pihak mencurigai adanya oknum yang mencoba meloloskan guru honorer “siluman” yang tidak memenuhi syarat.

Isu ini semakin memanas di media sosial, dengan sejumlah netizen mengungkapkan ketidakpuasan dan mendesak adanya investigasi terkait hilangnya formasi PPPK untuk guru jalur PPG. 

Beberapa informasi menyebutkan bahwa aplikasi pendaftaran sebelumnya menunjukkan kuota formasi yang cukup banyak namun kini data tersebut kosong.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Seluma, Elma Juita mengatakan, hilangnya formasi disebabkan oleh kesalahan teknis dalam sistem aplikasi Ruang Talenta Guru (RTG). 

"Bukan hanya di Seluma, seluruh Indonesia mengalami hal serupa. Ini adalah kesalahan dari sistem aplikasi," jelas Elma. 

Ia menegaskan bahwa tidak ada niat manipulasi atau keterlibatan oknum dalam hilangnya formasi tersebut.

"Persyaratan telah diterbitkan dari OPD terkait, jika pelamar ada yang tidak melengkapi syarat dan ketentuan maka silakan laporkan ke APH atau Aparat Penegak Hukum," kata dia.

Dugaan Pungutan Liar

Selain masalah hilangnya formasi, kasus dugaan pungutan liar (pungli) terkait seleksi PPPK juga mencuat. Beberapa pelamar melaporkan adanya dugaan oknum yang mengotak-atik database untuk memasukkan nama-nama honorer yang tidak memenuhi syarat agar lolos seleksi. 

Bahkan, isu pungli juga menyangkut biaya perpanjangan kontrak honorer yang disebut-sebut mencapai jumlah yang tidak wajar. 

Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Polres Seluma telah memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Wakapolres Seluma, Kompol Fakhrul, pihaknya membuka pos laporan tindakan Pungli dan siap siap menindak tegas setiap tindakan pungli yang terjadi di Kabupaten Seluma.

Ia juga memastikan setiap pelapor akan diberikan kemananan, yakni Indentitas pelapor dipastikan dirahasiakan oleh pihaknya.

"Kami akan menindak setiap laporan pungli yang masuk dan memastikan pelapor merasa aman. Jika ada bukti pungli, kami akan menindaklanjuti," katanya.

Fakhrul juga menekankan bahwa pihaknya akan fokus pada tindak pidana pungli, namun tidak masuk ke ranah administratif terkait data honorer yang layak masuk dalam database. Masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan tindakan pungli yang terkait dengan seleksi PPPK.

Reporter: Deni Aliansyah Putra