Tekan Angka Kekerasan, Satgas PPA dan Kader PATBM Dikukuhkan

Bengkulu Selatan,BI - Upaya meminimalisir tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak, serta membentuk Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi mengukuhkan sebanyak 1.720 Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) se Bengkulu Selatan di Balai Sekundang Setungguan Manna, Kamis (4/4/2019).

Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, memberikan apresiasi tinggi dengan dibentuknya Satgas ini, menurutnya, Satgas akan mengakses semua permasalahan kekerasana perempuam dan anak di lingkungan sekitar.

"Pembentukan satgas ini sangat penting, karna inilah ujung tombak pemerintah yang ada di pelosok desa, kelurahan, kecamatan yang tidak terjangkau oleh pemerintah," tegasnya saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan audiensi bersama Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA RI dan Pengukuhan Satgas PPA dan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Se-Bengkulu Selatan, kamis (4/4/2019).

Pembentukan Satgas PPA dan Kader PATBM ini, bertujuan menyatukan persepsi dan tekad dari steak holder yang ada, baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam rangka membamgun komitmen bersama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Nopian Andusti, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, semua pihak harus membangun sinergi, menjadi kontrol di lingkungan masing-masing. “Pemerintah Provinsi Bengkulu punyak komitmen yang kuat, kami akan terus berupaya dalam berbagai program agar selalu memperhatikan terkait perlindungan perempuan dan anak,” ujar Nopian.

Menurut Nopian, kekerasan dalam rumah tangga memang masih sering terjadi, namun pemerintah daerah akan terus menekan melalui berbagai program, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut bisa segera diatasi dan diminimalisir. 

Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, berharap Satgas PPA dan Kader PATBM yang tersebar di seluruh wilayah Bengkulu Selatan dapat memberikan bimbingan dan pendampingan atau melakukan program – program yang selaras dengan pemerintah khususnya di bidang pemberdayaan anak dan perempuan. “Ini semua tentunya menjadi beban bagi kita semua. Walaupun sejatinya pemerintah sudah banyak meluncurkan program terkait gender ini. Namun, kami dari pemerintah daerah mengakui hal itu belum cukup dalam menuju Bengkulu Selatan menjadi kabupaten layak anak,” ujar Gusnan.

Oleh sebab itu, dengan adanya kebersamaan dan meningkatkan sinergitas diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai kedepannya nanti. Gusnan juga meminta pihak pemerintah desa dan kelurahan terus memfasilitasi Satgas PPA dan Kader PATBM dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program.

Selain mengukuhkan Satgas PPA dan Kader PATBM Gusnan, juga menandatangani MoU tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bengkulu Selatan.

Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Anak Kementerian PPPA RI, Lenny N Rosalina mengatakan, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Sebagai langkah strategis dalam membantu perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan korban,  sejak 2016 Kementerian PPPA menginisiasi keberadaan Satgas PPA. “Melihat kondisi tersebut, pemerintah, dalam hal ini Kementerian PPPA dan Dinas PPKB dan PPPA provinsi dan kab/kota bertanggung jawab dalam memastikan korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan, baik medis, psikologis, dan bantuan hukum dalam upaya pemulihan kondisinya,” pungkasnya.

Ditambahkannya, kendala lokasi korban dan lembaga layanan menjadi satu kendala dalam pemberian layanan penyelesaian kepada perempuan dan anak korban, sehingga keberadaan Satgas PPA diharapkan menjadi garda terdepan untuk membantu korban segera mendapatkan layanan.

“Oleh karena itu, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan komitmen Satgas PPA untuk menjadi bagian dan menjadi partner Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak,” imbuhnya. (Mc)