Tahun 2023 Pemprov Bengkulu Fokus pada Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Slide angka kemiskinan Pemprov Bengkulu, Foto: Dok

Indo Barat - Rakor capaian kinerja APBN, APBD, TKDD TA 2022 menstimulus banyak isu yang membutuhkan fokus kerja Pemprov Bengkulu, salah satunya isu kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan, Selasa, (24/01/23).

Asisten II Pemprov Bengkulu Fachriza menjelaskan, sesuai dengan paparan Kakanwil DJPb Bengkulu penyerapan anggaran Pemprov Bengkulu dan pemda kabupaten/kota terbilang baik. Namun, angka kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan perlu menjadi fokus kerja di tahun 2023. 

“Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, isu penekanan kemiskinan ekstrem, pengendalian ketahanan pangan termasuk stunting masih menjadi fokus kerja kita bersama," kata Facriza.

Hal ini juga sejalan dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan fokus pada ketahanan pangan dalam menghadapi krisis di tengah ancaman resesi global

Lebih lanjut Fachriza menjelaskan, realisasi anggaran APBD se-Provinsi Bengkulu 3 tahun terakhir sebagian besar masih dibiayai dari transfer ke daerah dan nilai SILPA yang mengalami tren peningkatan. 

"Juga dari DJPb Bengkulu juga telah mengingatkan pemda, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota terkait dengan strategi untuk mengantisipasi SILPA tersebut sehingga walaupun tetap ada SILPA namun tidak melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh kementerian keuangan," kata Fachriza 

Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Syarwan menuturkan, kendatipun realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu tahun 2022 terbilang baik namun realisasi anggaran di tingkat desa masih bermasalah. Kondisi ini menyebabkan transfer anggaran dari pusat terancam dikurangi bahkan terhenti di tahun 2023.

"Ini jadi pekerjaan kita bersama bagaimana untuk lebih memperhatikan tingkat pemahaman kades dan perangkat untuk mengelola keuangan desa. Kami dari Kanwil DJPb Bengkulu siap melakukan pendampingan jika ada pemerintahan desa yang mengalami kendala dalam hal pengelolaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan desa," jelas dia.

Editor: Alfridho Ade Permana