Program Bakal Dihapus, Tenaga Kontrak Nusantara Sehat Ngadu ke Gubernur

FKTK-NSI audiensi ke Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Senin, 6 Maret 2023, Foto: Dok

Indo Barat - Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Indonesia (FKTK-NSI) Provinsi Bengkulu mendatangi Kantor Gubernur Bengkulu, Senin, (06/03/23). 

Kedatangan FKTK-NSI untuk mengadukan nasib mereka yang bakal diputus kontrak di tahun 2023. FKTK-NSI meminta dukungan langsung Gubernur Rohidin agar diusulkan menjadi ASN di Kementrian Kesehatan.

Menanggapi aspirasi itu, Gubernur Bengkulu Rohidin menyatakan akan bersurat ke Kemenpan-RB dan Kemenkes RI sehingga NS Bengkulu bisa diakomodir menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

"Ini kita akan bersurat ke Kemenkes dan Kemenpan-RB sehingga mereka ini bisa dimasukkan dalam kuota PPPK Kemenkes. Atau jika memungkinkan bisa kita tawarkan ke bupati/wali kota dimana wilayah tugas mereka masing-masing," jelas Rohidin. 

Saat ini Kemenpan-RB dan Kemenkes kata Gubernur Rohidin telah sepakat mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor kesehatan yang merupakan salah satu pelayanan dasar di masyarakat. 

"Jadi saya meminta kepada Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu untuk segera memvalidasi data NS Bengkulu lalu kemudian disampaikan ke Kemenpan-RB dan Kemenkes," kata dia.

Wakil Ketua Korwil FKTK-NSI Provinsi Bengkulu Juhendi Afrizal mengucapkan terima kasih atas respon cepat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait aspirasi pihaknya. Apalagi adanya isu setelah 10 tahun berjalan, program NS tahun 2023 akan dihapuskan. 

"Saat ini terdapat 258 NS tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 jenis profesi seperti dokter gigi, dokter umum, bidan, perawat dan lainnya. Terima kasih pak gubernur, kami berharap perjuangan ini membuahkan hasil," ujarnya. 

Program Nusantara Sehat (NS) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan Penguatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer sejak 2015 lalu. 

Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer, yaitu pembenahan infrastruktur, pembenahan fasilitas dan penguatan tenaga kesehatan. 

Selain itu, program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat mandiri dan berkeadilan.

Editor: Alfrido Ade Permana