Percepatan Digitalisasi Daerah Butuh Kolaborasi Aktif dari Perbankan

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Saat Membuka Rapat Perdana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bengkulu Bersama Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu. Senin, 3 Agustus 2020. Foto/Dok

Indo Barat - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi aktif dari pihak perbankan bekerjasama dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten-kota hingga ke tingkat kecamatan.

Hal ini mengingat hingga semester ke-2 tahun 2020, pengguna aplikasi transaksi digital (elektronik) masih didominasi transaksi pihak pemerintahan. Sementara untuk transaksi oleh pihak swasta/ masyarakat umum hanya berkisar 10 persen atau sebanyak 25.490 lebih akun saja.

Sehingga lanjut Gubernur Rohidin, perlu adanya pemetaan pengguna per sektor, sosialisasi ke masyarakat dan kesiapan instrumen aplikasi.

"Jadi ketiga hal tersebut harus dipersiapkan dengan tim yang dikoordinir pihak perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu," jelas Gubernur Rohidin usai resmikan Pembukaan Rapat Perdana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bengkulu Bersama Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, di ruang pertemuan salah satu Hotel di Kota Bengkulu, Senin (03/08).

Disamping itu tambah Gubernur Bengkulu ke-10 ini, edukasi terhadap masyarakat juga harus dilakukan, yaitu memanfaatkan smartphone untuk hal-hal yang produktif.

"Ya masyarakatnya diedukasi, bermedsos atau menggunakan smartphone itu untuk hal-hal produktif, salah satunya transaksi digital," pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu Rifat Pasha meyakini percepatan dan perluasan digitalisasi di Bengkulu akan cepat meningkat, karena hal ini bukan hal baru dan merupakan trend ditengah masyarakat.

"Dengan pengguna smartphone yang sangat banyak sehingga peluang itu besar. Disamping itu pangsa demografi didominasi struktur usia muda yang sangat aktif berinteraksi menggunakan teknologi," ungkap Rifat.

Diketahui, secara nasional TP2DD digagas atas Nota kesepahaman antara Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemkominfo dan BI terkait Koordinasi dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan. (Mc)

Editor: Alfridho Ade Permana