Komisi II Terima Sejumlah Warga Bahas Konflik Agraria di Bengkulu Selatan – Kaur

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menerima sejumlah perwakilan warga di kantor Komisi II, Senin, 12 Juni 2023, Foto: Dok 

Indo Barat – Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menerima sejumlah perwakilan warga dari lima kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. Lima kecamatan itu adalah Kedurang Ulu, Kedurang Ilir, Kaur Utara, Padang Guci Ilir dan Tanjung Kemuning.

Dalam pertemuan itu warga meminta agar pihak DPRD Provinsi Bengkulu memfasilitasi upaya penyelesaian konflik agrarian yang terjadi antara warga dengan PT. Dinamika Selaras Jaya (DSJ). 

Ketua Perkumpulan Warga Lima Kecamatan, Ahmad Kudsi mengatakan pihaknya meminta difasilitasi untuk dapat duduk bersama dengan Gubernur dan instansi terkait lainnya, guna membahas konflik agraria yang ada di lima kecamatan. 

“Konflik ini berada di dua kabupaten, otomatis domainnya Pemprov Bengkulu. Disana ada ribuan warga yang mengharapkan konflik agraria dengan PT. DSJ dapat terselesaikan. Tuntutan kami selaku pemilik lahan sebenarnya, kami menginginkan lahan itu ingin kami ambil lagi,” kata Ahmad, Senin (12/06/2023).

Dijelaskan Ahmad, konflik ini berawal sekitar 7.000 hektar yang merupakan HGU perusahaan. Namun seiring waktu HGU itu sudah berakhir, sehingga 5.000 hektar sudah jadi milik warga yang ditandai dengan sertifikat. 

“Namun dari total itu, sekitar 2.200 hektar secara tiba-tiba milik PT. DSJ.  Terus terang kami kaget, makanya kita mau ambil lagi 2.200 hektar itu,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales memastikan bakal menindaklanjuti permintaan warga tersebut. 

“Tentu nantinya kita sampaikan dulu dengan unsur pimpinan. Yang jelas upaya tindaklanjut persoalan ini kita lakukan sesegera mungkin agar dapat terselesaikan,” kata Suimi Fales.

Usin Abdisyah Putra Sembiring yang juga selaku Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menambahkan mengingat persoalan hal itu menyangkut perizinan, pihaknya akan membahas terkait hal tersebut di lintas komisi. 

“Sejauh ini kita sudah mendengar keterangan dari perwakilan warga, dan kita segera bergerak menindkalanjutinya,” demikian Usin. (Adv)

Reporter: Alfridho Ade Permana