Kolaborasi Strategis DJKI dan Bank Mandiri untuk Optimalkan Pelayanan Kekayaan Intelektual

Interatktif News - Dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2024, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu, Santosa, turut hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Pande Made Handika Riady, serta Kasubbid Kekayaan Intelektual, Nova Harneli beserta staf.

Rakornis hari ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kerja sama ini berfokus pada pengelolaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam acara ini, Vice President Bank Mandiri, Cakra Wardha, memberikan paparan terkait program-program Bank Mandiri yang dapat mendukung percepatan kinerja di bidang Kekayaan Intelektual.

Sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil), termasuk Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat, menyampaikan pesan, kesan, serta harapan terkait pelaksanaan Rakornis. Mereka memberikan apresiasi atas pelaksanaan acara yang dinilai sangat baik dan produktif. Metode pembelajaran Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) menjadi salah satu hal yang diapresiasi, dengan harapan DJKI dapat terus berinovasi dan bersinar sepanjang masa.

Sebelum arahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, peserta Rakornis disuguhkan dengan tayangan video rangkaian kegiatan Rakornis selama tiga hari terakhir. Dalam arahannya, Min Usihen menegaskan bahwa Rakornis ini bertujuan untuk mengingatkan terkait target kinerja yang harus dicapai dalam waktu tiga bulan ke depan. Ia berharap Kantor Wilayah dapat saling belajar dan mempercepat kinerjanya.

"Bapak dan Ibu, meskipun kemarin ada evaluasi, kami hadir untuk saling mendukung agar kinerja layanan KI di wilayah bisa lebih baik lagi. Ini adalah kesempatan kita berdiskusi dan mengevaluasi," ujar Min Usihen.

Ia juga menambahkan pentingnya percepatan akselerasi untuk mencapai indikator dan target kinerja yang menjadi prioritas, serta mendukung perjanjian kinerja, pencapaian target, dan rencana aksi yang telah disusun.

Min Usihen juga menyampaikan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun tematik untuk desain industri, dengan harapan akan ada peningkatan signifikan terkait hal ini. Hal tersebut merujuk pada peningkatan yang telah terjadi di tahun 2024, yang bertemakan indikasi geografis.

Rakornis ini akan ditutup bersamaan dengan puncak acara Festival Kekayaan Intelektual pada 7 September 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center (TWBAC), Bali. Penutupan akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

Editor: Firzani