FKPD Pemprov Bengkulu Sepakati Masalah Trawl

Diposting: 05 Mar 2018
Indo Barat - Menindaklanjuti polemik nelayan Provinsi Bengkulu terkait larangan penggunaan trawls sebagai alat tangkap di laut Bengkulu, Pemda Provinsi Bengkulu menggelar Coffe Morning Temu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Plus Provinsi Bengkulu bertajuk “Harmonisasi Stake Holder Kelautan dan Perikanan Dalam Mendukung Kondusifitas Wilayah” di Balai Semarak Raya Bengkulu, pada Senin (5/3/18). Temu FKPD Plus Provinsi Bengkulu ini dipimpin langsung Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Dari Temu FKPD Plus Provinsi Bengkulu tersebut, beberapa kesepakan dihasilkan, diantaranya, dilakukan pendataan Nelayan Trawl termasuk masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannnya terhadap tekhnologi tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikan (DKP) Povinsi Bengkulu. Dilaksanakan sosialisasi kepada Nelayan terkait akses sumber modal dengan bunga rendah oleh Bank Bengkulu didampingi DKP Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya meminta dukungan pusat terkait solusi polemik dan pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan oleh DKP Kabupaten-Kota terutama bagi nelayan Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Masyarakat diminta mengedepankan penyampaian aspirasi yang sekondusif mungkin dan menghindari pengerahan massa karena saat ini telah masuk tahapan Pilwakot. Peningkatan dan efeksifitsasi pengawasan dengan dibentuknya Polmaswas (Polisi Pengawasan Masyarakat).
Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, dengan dihasilkannya kesepakatan FKPD Plus ini masyarakat nelayan Bengkulu diminta untuk tidak mudah terpancing dengan informasi-informasi menyesatkan (hoax), yang dapat memicu koflik dan berujung pada perpecahan di mayarakat. Selain itu, DKP Provinsi Bengkulu dan kabupaten-kota diminta berkoordinasi intensif, memberikan pemahaman kepada nelayan terkait menciptakan suasana kondusif didaerah masing-masing.
“Masyarakat khususnya para nelayan saya minta jangan mudah termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kepada DPK Provinsi Bengkulu untuk bisa menggandeng DKP Kabupaten-Kota, karena ditingkat kabupaten-kota lah yang lebih dekat dengan masyarakat,” terang Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Hal senada juga disampaikan Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung. Apa yang dihasilkan dari Temu FKPD Plus ini, menurutnya jelas akan memberikan solusi terbaik atas permasalahan selama ini. Disamping itu dirinya menegaskan kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap hukum, jika terbukti adanya pihak yang dengan sengaja memanfaatkan polemik Nelayan Bengkulu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, maka tidak segan-segan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sekali lagi saya katakan, masyarakat khususnya nelayan jangan mudah terpancing oleh para provokator yang tidak bertanggungjawab. Jika ada oknum yang dengan sengaja memanfaatkan polemik ini, Polda Bengkulu tidak akan segan-segan melakukan tindakan,” tegasnya.
Sementara itu, pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Nelayan Trawl dan Nelayan Tradisional Bengkulu. Intinya mereka sama-sama berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajaran FKPD Plus Bengkulu memberikan solusi terbaik, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari
(Humas Pemprov Bengkulu)
Artikel Terkait Berdasarkan Kategori
-
Rampung Dikerjakan, DPD GARIS Bengkulu Duga Pembangunan Prasarana DDTS Tidak Sesuai Spesifikasi
02 Feb 2025
-
Dukung Ketahanan Pangan, Aliansi Media Bengkulu Online Serahkan 5.000 Bibit Ikan Nila
31 Jan 2025
-
Mustarani Abidin Kembali Dilantik sebagai Sekda Lebong
31 Jan 2025
-
Pasien BPJS Kesehatan di Kepahiang Ditolak, Alasan Klinik Karena Hari Libur
27 Jan 2025
-
Wabup Arie Resmikan Gedung Baru Puskesmas Prototype Berstandar Nasional
24 Jan 2025
Topik Terkait Berdasarkan Tags
-
KPU Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih
09 Jan 2025
-
Ancam Nyawa, Warga Minta 3 Tower SUTT PLTU Teluk Sepang Dibongkar
08 Jan 2025
-
Jelang Musda Golkar, 7 Nama Calon Ketua Mencuat
06 Jan 2025
-
Pelabuhan Pulau Baai Terus Mendangkal, Distribusi Logistik Terancam
27 Dec 2024
-
Ratusan ASN Lebong Gelar Aksi Demo, Tuntut Pembayaran TPP
11 Dec 2024