DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Antrean Panjang di SPBU

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Muharamin. Foto/Dok

Indo Barat - Antrean panjang kendaraan di SPBU yang ingin membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Muharamin. Menurutnya pemerintah daerah bersama stakeholders harus fokus mengatasi persoalan tersebut.

 Analisanya, kelangkaan solar di Bengkulu bisa jadi karena kuota lebih sedikit di bandingkan kebutuhan kendaraan semakin banyak. Mengingat Pemerintah Pro vinsi Bengkulu sudah menyatakan kuota solar sudah dikurangi BPH Migas tahun ini.

“Kalau itu yang terjadi, maka kami mendukung segera diusulkan penambahan kuota solar untuk Bengkulu. Kalau tidak, antrean panjang kendaraan akan terus terjadi,”ujarnya, Selasa (22/3/2022).

Kemungkinan kedua, tidak tertutup kemungkinan ada pihak diduga melakukan “kebocoran” solar. Seperti ikut mengantre dan membeli solar. Namun sebagian besar solar tersebut dijual kembali.

Diantaranya untuk kepentingan industri. Sudah jelas peraturan perundang-undangan menyatakan BBM subsidi tidak diperuntukan bagi industri.

Saya tidak menuduh. Tapi patut kita waspadai jangan sampai terjadi kebocoran solar ini. Sehingga solar mengalir kepada pihak yang bukan peruntukannya,” kata Muharamin yang empat kali terpilih menjadi dewan ini.

Menurutnya, perlu meningkatan pengawasan pendistribusian solar. Termasuk saat penyalurannya kepada masyarakat. “Bila ini dilakukan, dipastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” kata Muharamin. 

Terakhir, Wakil Rakyat daerah pemilihan Mukomuko ini meminta agar pemerintah daerah mempunyai data kendaraan di Bengkulu. Terutama jenis solar atau sejenisnya. Dengan begitu, kebutuhan BBM dapat diketahui. Termasuk kendaraan dari luar Provinsi Bengkulu yang beraktivitas di Bengkulu.

“Walau pelat luar, kalau aktivitasnya di Bengkulu sudah dipastikan ikut mengantre di SPBU Bengkulu,” tukas Ketua DPC Demokrat Mukomuko ini.

Antrean panjang kendaraan di SPBU bisa mengganggu mobilisasi ekonomi. Diantaranya, pendistribusian barang dan jasa. Hasil bumi Bengkulu akan terganggu untuk diekspor.

Lalu, pendistribusian sembako juga bisa terhambat. “Persoalan ini juga bisa memicu melonjaknya harga-harga,” kata Muharamin. (Adv)