DPRD Provinsi Bengkulu Sidak Kantor PT. Hutama Karya, Cek Kesiapan Pembangunan TOL

Diposting: 03 Jan 2020
Foto/Dok: Anasril Azwar
Indo Barat -Terkait rencana pembangunan jalan tol dari Bengkulu menuju Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu pada menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan PT. Hutama Karya (HK) selaku pihak yang akan membangun, dan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah pada Jumat (3/1/2020).
Sidak dengan mengunjungi dua pihak itu, untuk memastikan pembangunan jalan tol akan terealisasi pada tahun ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales kepada awak media.
Dijelaskannya, hasil koordinasi pihak legislatif untuk realisasi pembangunan jalan tol, hanya tinggal menunggu proses ganti untung lahan masyarakat yang terkena imbas dari rencana pembangunannya.
“Untuk ganti untung tinggal menunggu hasil perhitungan Tim Apraisal, meski dalam pendataan lahan yang terkena imbas pembangunan jalan tol juga belum sepenuhnya rampung,” ucap politisi PKB ini.
Selain itu, Anggota DPRD Provinsi dari Dapil Kota Bengkulu ini berharap, jika memang tidak ada permasalahan yang terlalu krusial lagi, agar pembangunan jalan tol tersebut bisa mulai terealisasi dalam tahun ini.
“Kita pun sebenarnya juga berharap realisasi dapat secepatnya dilakukan. Tapi yang jelas kita bakal terus pantau perkembangan dari rencana pembangunan jalan tol tersebut,”ujar suaimi Fales.
Senada, Anggota Komisi I DPRD Provinsi lainnya, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, menerangkan, untuk pendataan lahan yang terkena imbas pembangunan jalan tol, dari pengakuan PT HK dan bagian Pemerintahan Setdakab Bengkulu Tengah (Benteng), masih ada 2 desa yang belum, karena terdapat sedikit permasalahan terkait pembebasan lahan, yaitu, Desa Penanding dan Sukarami.
Diantaranya, ada lahan masyakarat yang luasnya 1 Hektar, namun yang terkenan imbas jalan tol yang sesi pertama dibangun 17,659 KM dari Bengkulu-Taba Penanjung hanya bagian tengahnya saja. sehingga masyarakat meminta agar lahan mereka itu diganti untung seluruhnya.
“Masalah itu tentu saja harus dicarikan solusi terbaik, yang tentunya jangan sampai merugikan masyarakat. untuk harga ganti untung, dipastikan tetap mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar dalam daerah Benteng. tapi kita meingatkan agar berhati-hati. mengingat kerap adanya tumpang tindih lahan milik masyarakat,”sampai Husin. (Adv)
Artikel Terkait Berdasarkan Kategori
-
Rampung Dikerjakan, DPD GARIS Bengkulu Duga Pembangunan Prasarana DDTS Tidak Sesuai Spesifikasi
02 Feb 2025
-
Dukung Ketahanan Pangan, Aliansi Media Bengkulu Online Serahkan 5.000 Bibit Ikan Nila
31 Jan 2025
-
Mustarani Abidin Kembali Dilantik sebagai Sekda Lebong
31 Jan 2025
-
Soal Tenaga Honorer Non-ASN, Pemprov Bengkulu Segera Ambil Keputusan
31 Jan 2025
-
Pasien BPJS Kesehatan di Kepahiang Ditolak, Alasan Klinik Karena Hari Libur
27 Jan 2025
Topik Terkait Berdasarkan Tags
-
DPRD Provinsi Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih
14 Jan 2025
-
APBD 2025 Diutak-atik, Dewan Warning Pemprov Bengkulu
11 Jan 2025
-
Komisi III Gelar RDP Terkait Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai
08 Jan 2025
-
Plt Gubernur Bengkulu Terima Audiensi PT Hutama Karya
11 Dec 2024
-
RAPBD 2025 Pemprov Bengkulu Sah Ketok Palu
30 Nov 2024