DPRD Provinsi Bengkulu Inisiasi Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat kerja lanjutan dengan mitra kerja membahas lebih lanjut tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Senin, 14 Februari 2022. Foto/Dok

Indo Barat – DPRD Provinsi Bengkulu menginisiasi lahirnya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum. Hal ini bertujuan guna mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Keseriusan memperjuangkan hak konstitusional rakyat miskin tersebut kian dibuktikan dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu tentang Bantuan Hukum pada 25 Januari 2022 lalu. 

Melalui SK DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2022 dengan Usin Abdisyah Putra Sembiring sebagai ketuanya.

Senin, (14/2/2022) pansus kembali menggelar rapat kerja lanjutan dengan mitra kerja terkait guna melakukan pembahasan lebih lanjut, yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan pansus dan hasil rapat pansus dengan mitra kerja pada Senin (7/2/2022) lalu.

Supaya tujuan dari lahirnya payung hukum ini nanti benar-benar terwujud. Tidak hanya sekadar mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, tapi juga menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

Kemudian menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dan mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

Di mana, setiap penerima bantuan hukum ini nanti akan mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Serta mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar minimum pelayanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat, serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Adv)