DPRD Provinsi Bengkulu Dukung Inpres Program Jaminan Persalinan

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales. Foto/Dok

Indo Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan.

Tujuan Inpres No 5 tahun 2022 tersebut adalah untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales mengatakan, kebijakan tersebut dapat membantu ibu hamil yang akan melahirkan, tetapi tidak memiliki biaya dan juga membantu mengurangi angka kematian pada ibu melahirkan, karena kurang cepatnya penanganan yang diberikan.

“Kita sangat mendukung adanya Inpres ini, memang perlu kita ketahui juga bahwa kepada masyarakat yang punya seorang ibu, yang ingin melahirkan. Kadang-kadang tidak mau ke rumah sakit, atau ke puskesmas, karena tidak memiliki biaya. Oleh sebab itu pemerintah ingin menangani beban tersebut,” ujar Suimi, Kamis (21/7/2022).

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu ini menuturkan bahwa bantuan ini pastinya akan diberikan tepat sasaran, dirinya juga menegaskan adanya kebijakan tersebut tidak akan memberikan efek negatif atau merugikan negara.

Mengingat saat ini kondisi negara sedang mengalami inflasi, Suimi justru berfikir bahwa pemerintah memang memiliki kewajiban dalam melindungi rakyatnya.

“Persoalan merugikan negara, tidak ada istilah negara rugi. Bahkan itu bentuk kewajiban negara untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatnya,” kata Suimi.

Karena dari itu pihaknya dan pemerintah daerah sangat bersyukur dengan adanya Inpres tersebut, sebab banyak ibu hamil yang bernafas lega dalam memikirkan persalinan.

“Sekali lagi kita sangat mendukung program pemerintah tersebut, diharapkan untuk ibu hamil yang tidak mampu mendapatkan pertolongan,” pungkas Suimi. (Adv)

Editor: Alfridho Ade Permana