Audiensi ke Menteri LHK, Bupati Mian Perjuangan Nasib 3 Desa

Diposting: 24 Aug 2019
Kementrian LHK Republik Indonesia, Poto/wartaekonomi.co.id
Indo Barat - Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian memperjuangkan nasib tiga desa di Bengkulu Utara yang masih masuk dalam kawasan hutan untuk berubah status menjadi Area Penggunaan Lain (APL) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Selasa, (20/08/2019)
“Di Kementerian LHK, saya terus berupaya mengusulkan desa-desa yg berada di dalam kawasan untuk perubahan menjadi APL, sehingga legalitas masyarakat jelas, seperti saudara-saudara kita warga masyarakat Desa Limas Jaya, Air Kuro, dan Alas Sebangun yang masih sangat memprihatinkan,” kata Mian.
Dalam pertemuan itu, Mian beserta rombongan membeberkan data-data yang berangkat dari hasil mapping secara komprehensif dan objektif di lapangan. Begitu juga kondisi sosiologis masyarakat ketiga desa tersebut.
Mian menyampaikan masyarakat di tiga desa tersebut butuh kepastian hukum tentang kawasan mereka saat ini. Untuk itu Pemkab Bengkulu Utara berkomitmen menyiapkan segala sesuatunya agar apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat bisa terwujud.
Reporter: Repi Pratomo
Editor: Riki Susanto
Artikel Terkait Berdasarkan Kategori
-
Rampung Dikerjakan, DPD GARIS Bengkulu Duga Pembangunan Prasarana DDTS Tidak Sesuai Spesifikasi
02 Feb 2025
-
Dukung Ketahanan Pangan, Aliansi Media Bengkulu Online Serahkan 5.000 Bibit Ikan Nila
31 Jan 2025
-
Mustarani Abidin Kembali Dilantik sebagai Sekda Lebong
31 Jan 2025
-
Pasien BPJS Kesehatan di Kepahiang Ditolak, Alasan Klinik Karena Hari Libur
27 Jan 2025
-
Wabup Arie Resmikan Gedung Baru Puskesmas Prototype Berstandar Nasional
24 Jan 2025
Topik Terkait Berdasarkan Tags
-
Komisi I Minta Unsur Pimpinan Segera Rekomendasikan Hasil Temuan di Dinas Kesehatan
20 Jan 2025
-
KPU Tetapkan Arie-Sumarno Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Bengkulu Utara
11 Jan 2025
-
KPU Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih
09 Jan 2025
-
Kelompok Tani “Kita Satu” Bangun Jalan Usaha Tani di Desa Rena Jaya
19 Dec 2024
-
DPRD BU Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang Perubahan Raperda Menjadi Perda
03 Dec 2024