Gejolak Usai Penunjukan Pj Wali Kota, Aktivis Bengkulu Demo di Kantor Gubernur Tuntut Mendagri

Peserta aksi memasang spanduk di pagar Kantor Gubernur Bengkulu, Senian, 25 September 2023, Foto: Dok

Indo Barat - Rakyat Bengkulu Beregerak (RBB) dan Forum Masyarakat Peduli Bengkulu (FMPB) menggelar aksi Mimbar Bebas di depan Kantor Gubenur Bengkulu. Aksi ini buntut dari penunjukan Arif Gunadi sebagai Pj Wali Kota Bengkulu yang disebut bermasalah, Senin, (25/09/2023)

Gabungan aksi yang digelar aktivis Bengkulu ini menuntut Mendagari Tito Karnavian untuk membatalkan penunjukan Pj Wali Kota Bengkulu karena telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

"Mendagri tidak lebih seperti jongos partai politik dengan cara menihilkan surat rakyat. Ada dua kasus kesewenang-wenangan Mendagri kepada kami masyarakat Bengkulu. Pertama Pj Bupati Bengkulu Tengah dan yang baru saja terjadi penunjukan Pj Wali Kota" kata Korlap Aksi, Kelvin Aldo.

Ini bentuk penzaliman terhadap rakyat kata Kelvin. Mendagri dengan segala cara trik dan intriknya telah melakukan kebijakan yang jelas-jelas menciderai nilai-nilai demokrasi. Penunjukan Arif Gunadi sebagai Pj Wali Kota Bengkulu adalah bukti nyata arogansi Mendagri.

"Mendagri silakan saja menunjuk siapa pun tapi dengan cara yang benar dan beretika menghormati aspirasi daerah. Dua kali usulan masyarakat Bengkulu tapi dua kali pula surat masyarakat Bengkulu tidak dianggap. Tindakan Mendagri ini jelas menggau stabilitas. Kami minta Gubenur segera bersikap" kata Kelvin

Seperti diektahui Gubenur Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu sebelumnya telah mengusulkan nama-nama calon Pj Wali Kota Bengkulu ke Mendagri. Usulan kedua lembaga tersebut tanpa mencantumkan nama Arif Gunadi yang saat ini menjabat Sekda Kota Bengkulu

Nama-nama yang diusulakan adalah Atisar Sulaiman, Edi Susanto, Karmawanto, Soemarno, dan Syafriandi. Namun menjelang penetapan muncul nama Arif Gunadi atas rekomendasi Menteri Perdagangan. Kejadian tidak lazim itu kemudian menuai kontroversi di Bengkulu.

Pengamat Kebijakan Publik Unihaz, Bobby Mandala Putra pernah mengatakan, potensi gangguan stabilitas politik jelang Pemilu 2024 bisa saja terjadi apabila Mendagri mununjuk pejabat di luar usulan DPRD dan Gubernur.

"Ada apa? Apakah ada keterkaitan dengan agenda politik pada tahun 2024? Selain itu, ada potensi resistensi dari masyarakat, elite partai dll terhadap penjabat kepala daerah tersebut. Jika hal ini terjadi, tentu akan kontraproduktif dengan semangat untuk membangun atau melanjutkan pembangunan di Kota Bengkulu" kata Bobby beberapa waktu lalu.

Reporter: Mahmud Yunus