DPRD Kepahiang Paripurnakan Laporan Pansus LHP BPK 2017

Kepahiang, BI – DPRD Kepahiang kembali menggelar rapat paripurna kali dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2017. Paripuran yang digelar langsung dihadiri Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid, Wakil Bupati Netti Herawati, Sekdakab, Samzami dan dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Badaruddin serta dihadiri anggota dan tamu undangan. Sabtu, (09/06/2018)

Pansus LHP BPK menyoroti banyaknya anggaran negara di beberapa OPD yang belum selesai. Pansus meminta Bupati Kepahiang memberikan sanksi tegas kepada pimpinan OPD yang masih bermasalah dengan audit BPK 2017.  Pansus meminta Bupati Kepahiang memberikan sanksi berupa larangan ke luar kota bagai Kepala Dinas yang belum menyelesaikan temuan BPK. 

“Kami menyarankan kepada Bapak Bupati untuk tidak memeberi izin perjalanan dinas keluar kota kepada kepala dinas yang belum menyelesaikan temuan BPK” Saran Edwar Samsi, Juru Bicara Pansus.

Pansus DPRD merekomendasikan kepada pihak eksekutit untuk memperbaiki dan segera menyelesaikan temuan BPK di beberapa OPD diantaranya, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Bappeda, Badan Keuangan Daerah,Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.

”Dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di beberapa OPD banyak ditemukan indikasi kerugian keuangan negara,’’ Ucap Edwar

Bupati Kepahiang, Hidayattullah memeberikan penjelasan terkait dengan waktu perbaikan temuan-temuan BPK di lingkungan OPD kabupaten Kepahiang. Menurutnya, Kepala OPD masih memiliki batas waktu yang cukup menyelesaikan masalah tersebut. 

“Nanti kita lihat dulu urgensinya, kalau urusanya penting dan mendasar tentu tidak bisa kita larang karena menyangkut tugas-tugas kedaerahan, tapi kalau cuma nonton pameran, nggak usahlah, buang buang anggaran saja” Jelas Bupati (Adv)

Reporter : Rabiul Awal

Editor : Riki Susanto