Tingkatkan Kualitas SDM, Kemnaker akan Kembangkan BLK Bengkulu

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi usai Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di kantor Kemnaker. Rabu, 1 Desember 2021. Foto/Dok

Indo Barat - Balai Pelatihan Kerja (BLK) Pusat akan dibangun di Bengkulu. Hal ini merupakan program tranformasi BLK menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pembangunan BLK UPTP tersebut sejalan dengan program Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2020 s.d 2025 yaitu menghadirkan UPTP BLK di setiap Provinsi di seluruh Indonesia.

    

Menurut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dengan program transformasi ini akan terjadi peningkatan kelas dan kapasitas Balai Pelatihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu sehingga akan lebih representatif dan mempunyai program-program yang lebih produktif dan menjadi wadah yang berkualitas untuk peningkatkan SDM terutama SDM terampil Bengkulu.

"Dalam waktu dekat, BLK (Balai Pelatihan Kerja Bengkulu), akan dikembangkan. Kita harapkan tahun 2022, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sudah dimulai," jelas Gubernur Rohidin usai melaksanakan pertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Dirinya berharap, pada tahun 2023 sudah dapat beroperasi. Sehingga upaya ini akan menjadi bagian dari solusi paling efektif untuk mengurangi pengangguran sekaligus menyiapkan tenaga kerja Bengkulu untuk siap bekerja.

"Kita paham, apabila masyarakat sudah mendapatkan pekerjaan tetap, maka dia akan mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu akan meningkatkan kesejahteraan keluarga." terang Rohidin.

"Dan sebaliknya ketika mereka tidak bekerja atau menganggur dengan kata lain maka akan menimbulkan problem, seperti kemiskinan dan seterusnya dan tentu problem-problem sosial yang lain akan muncul," sambung Gubernur.

Lanjutnya, adanya transformasi BLK ini menjadi solusi yang sangat baik bagi masyarakat Bengkulu.

"Kita sangat berterima kasih atas kebijakan Ibu Menteri yang sejalan betul dengan apa yang menjadi kebijakan presiden terkait dengan program strategis nasional yaitu peningkatan SDM dengan menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang siap masuk ke dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Rohidin.

Maka dengan program transformasi tersebut, seluruh aset BLK Provinsi Bengkulu yang berada di Jalan Merapi, Kelurahan Panorama, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu akan dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga statusnya berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap keberadaan BLK UPTP di daerah dapat menjadi perwakilan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi pembinaan pelayanan pelatihan berkualitas yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, serta melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi kepada seluruh BLK UPTD Kabupaten/Kota dan stakeholders pelatihan lainnya di tingkat Provinsi.

“Saya titip kepada Bapak Gubernur, kedepannya dalam menyelenggarakan pelatihan, BLK-BLK ini harus dikerjasamakan dengan industri-industri di daerah, sehingga pelatihan-pelatihan tersebut matching dengan perkembangan industri,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan 2 bidang tanah seluas 2 hektare. Tanah tersebut juga telah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis Kemnaker dan Perwakilan Pemda.

Editor: Alfridho AP