Surati Presiden, IMM Singgung Pembisnis Batu Bara di Lingkaran Istana

Ilustrasi, Aksi Demonstrasi IMM Bengkulu, Poto: Dok/PC IMM Bengkulu

Indo Barat – Dewan pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP-IMM) Bengkulu layangkan surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam surat yang bertandatangan Ketua Umum DPP IMM, Najih Prasetyo itu IMM menyoroti kinerja pemerintah yang akhir-akhir ini penuh kontroversi.

IMM menyebut kenaikan tariff BPJS dan Pengesahan UU Minerba disaat rakyat diancam kesulitan karena wabah  Covid-19 adalah langkah yang tidak tepat dan meleceng dari garis perjuangan rakyat. Demikian pula masalah penanganan wabah Covid-19 yang dinilai setengah-setengah. 

“Yang mulia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, Andalah yang harus bertanggungjawab mengelola negara ini dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan konstitusi. Bukan sebaliknya yang hanya membuka jalan bagi keuntungan personal atau kelompok bisnis tertentu. Sungguh aneh tapi nyata bapak presiden dan ibu dewan. Anda adalah perwakilan partai yang menganggap dirinya partai ‘wong cilik’ kok kebijakannya malah mencekik wong cilik. Di mana ideologi yang berpihak pada wong cilik? Lah wong kebijakan-kebijakan yang diproduksi tidak berpihak pada wong cilik!” tulis IMM dalam suratnya yang diterima Bengkuluinteraktif.com, Minggu,  (17/05/2020)

IMM juga mempertanyakan pengesahan UU Mineral dan Batu Bara yang dinilai memberikan karpet merah pada pembisnis-pembisnis batu bara yang berada di lingkaran istana. Pengesahan UU Minerba menurut IMM adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah dengan suara rakyat karena sebelumnya didemo mahasiswa masyarakat karena UU Minerba mengandung pasal-pasal yang bermasalah dan cenderung merugikan negara seperti perpanjangan izin, khususnya untuk KK dan PKP2B dan perubahan statusnya menjadi IUPK.

“Begitu juga dengan sentralisasi kewenangan perizinan yang diambil pusat. Dan itu semua akan menguntungkan pebisnis batu bara semata. Dan pebisnis batu bara itu sekarang ada di pusaran istana. Lucunya, kebijakan Minerba yang mendapat respon keras dari rakyat namun tetap dilanjutkan dan disahkan” tulis IMM

Kepada Yth

Bapak Presiden Republik Indonesia

Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Assalamualaikum wr wb

Semoga di bulan Ramadan ini, umat manusia di belahan dunia, khususnya bangsa Indonesia, selalu dalam Jalan kebaikan, dapat melawati ujian pendemi Covid-19, serta dalam lindungan dan rida dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita juga dapat meneladani Rasulullah SAW dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik di dunia ini.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyadari, bahwa roda pemerintahan dan kerja wakil rakyat harus terus berjalan di tengah pendemi Covid-19 yang tengah melanda bangsa Indonesia. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa kerja-kerja pemerintah dan wakil rakyat harus berpihak pada bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

Namun nyatanya, rakyat harus disakiti, di tengah wabah Covid-19 yang tak terprediksi dengan pasti, rakyat harus menelan pil pahit kerja-kerja pemerintah dan wakil rakyat di Senayan. Pil pahit yang disuntikkan dengan paksa untuk merusak sistem imun rakyat Indonesia, menambah beban berat menjalani kehidupan. Pil pahit yang mengandung racun itu adalah kebijakan-kebijakan yang telah diracik oleh pemerintah dan wakil rakyat. Kebijakan atas nama menyelamatkan negara, namun dalam jangka pendek dan jangka panjang, sejatinya ‘membunuh’ dengan pasti rakyat Indonesia.

Kebijakan tidak memiliki keberpihakan yang jelas bagi bangsa Indonesia. Sebut saja kebijakan tersebut yaitu; Peraturan Presiden No. 64/2020 berhubungan dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara revisi atas UU No. 4 tahun 2009. Kebijakan yang setengah-setengah tentang penanganan Covid-19 (pemberhentian moda transportasi)

Pertama, Masih terekam di ingatan bangsa Indonesia, di bulan Maret baru saja dibatalkan perpres  No. 75/2019 tentang kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung. Namun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, presiden meneken Perpres No. 64/2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini jelas kuasa negara melawan rakyatnya sendiri, dan pemerintah ingin menunjukkan kuasanya tanpa mempertimbangkan suara rakyat.

Kemudian, di masa sulit pandemi, menyebabkan melemahnya perekonomian termasuk berkurangnya pendapatan masyarakat, serta diperkirakan ada pemutusan kerja lebih dari 2-4 juta orang. Sungguh tidak elok dan tidak pantas, hadirnya kebijakan yang mencekik leher bangsanya sendiri. Kebijakan tidak berpihak sama sekali terhadap rakyat kecil dan buruh kerja yang di-PHK perusahaan. Kenaikan iuran mandiri di masa pandemi menandakan hilangnya hati nurani. Mengapa pengelolaan keuangan BPJS yang defisit, sebagaimana yang diperkirakan pada awal Februari  yaitu 15 triliun, dibebankan dengan menaikkan iuran BPJS? Apakah tidak ada cara lain? Harusnya negara mampu menyelesaikan hal demikian! Karena negara harus menjamin kesehatan bangsanya. Sebab, kesehatan adalah amanah konstitusi negara, dan itu harus dipenuhi oleh negara.

Kedua, masih teringat pula perlawanan mahasiswa dan rakyat Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu yang berjilid-jilid dan berbondong-bondong melayangkan protes terkait dengan undang-undang yang merugikan dan mencilakakan rakyat Indonesia. Bahkan juga merugikan negara. Salah satu RUU yang diprotes dan ditolak itu adalah RUU perubahan Pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba). Namun, di tengah pandemi, UU itu disahkan oleh tuan dan puan yang mengatasnamakan wakil rakyat. Secara substansi UU Minerba mengandung pasal-pasal yang bermasalah, cenderung merugikan bangsa dan negara. Seperti misalnya perpanjangan izin, khususnya untuk KK dan PKP2B dan perubahan statusnya menjadi IUPK.

Begitu juga dengan sentralisasi kewenangan perizinan yang diambil pusat. Dan itu semua akan menguntungkan pebisnis batu bara semata. Dan pebisnis batu bara itu sekarang ada di pusaran istana. Lucunya, kebijakan Minerba yang mendapat respon keras dari rakyat namun tetap di lanjutkan dan disahkan. Wakil rakyat kita seakan lupa, bahwa dirinya wakil rakyatnya. Bahkan dengan entengnya, anggota dewan berkata, kalau tidak sesuai tinggal lakukan Judicial Review. Dewan Perwakilan Rakyat merancang undang-undang untuk bangsanya kok dianggap enteng dan main-main? Di mana etika Anda wahai bapak dewan?! Buatlah UU yang berpihak pada rakyat. Mengapa tidak membuat UU dengan nir polemik sih pak dewan?

Ketiga, terkait dengan penuntasan dan percepatan penanganan COVID-19. Setelah dikeluarkan larangan beroperasinya moda transportasi hingga bulan Juni seiring dengan larangan mudik, eh tiba-tiba pak Budi Karya membuka operasional moda transportasi. Aduh, gimana sih pak koordinasinya?!

Begitu juga soal bantuan sosial dengan data yang berbeda dari instansi-instansi pemerintah, atau juga pelaksanaan pra-kerja di tengah pandemi, jelas yang menikmati hanyalah para kelas menengah yang memiliki akses internet dan kuota. Bukan rakyat yang benar-benar membutuhkan. Semua kebijakaan di atas yang mencekik rakyat adalah hasil kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Telah nyata bahwa kerja-kerja pemerintah dan wakil rakyat tidak berpihak kepada rakyat!

Yang mulia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani, Andalah yang harus bertanggungjawab mengelola negara ini dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan konstitusi. Bukan sebaliknya yang hanya membuka jalan bagi keuntungan personal atau kelompok bisnis tertentu. Sungguh aneh tapi nyata bapak presiden dan ibu dewan. Anda adalah perwakilan partai yang menganggap dirinya partai ‘wong cilik’ kok kebijakannya malah mencekik wong cilik. Di mana ideologi yang berpihak pada wong cilik? Lah wong kebijakan-kebijakan yang diproduksi tidak berpihak pada wong cilik!

Ibu Puan yang terhormat, mulailah memimpin persidangan dengan serius, tidak main-main, itu bukan simulasi persidangan. Setiap ketukan Anda adalah suara keadilan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Palu itu suara keadilan Bu Ketua Dewan! Bukan permainan, apalagi memainkan rakyatnya. Sudah sepatutnya, di tengah kesulitan di berbagai lini kehidupan akibat dampak pandemi Covid-19. kebijakan yang diproduksi dan dihasilkan harus mendorong kebangkitan bangsa Indonesia pasca Covid-19. Bukan sebaliknya, malah memberi beban dan mencekik rakyatnya. Kebijakan harus menstimulus segala lini bidang kehidupan dan tentu berpihak kepada bangsa dan negara.

Sekali lagi, kebijakan itu harus sesuai konstitusi, berpihak kepada rakyat, menguntungkan bangsa dan negara. Itulah tujuan kemerdekaan Republik Indonesia.

Wassalamualaikum wr wb

Najih Prasetyo

Ketua Umum DPP IMM

Reporter: Riki Susanto