Serahkan DIPA dan TKDD 2022, Gubernur Rohidin Minta Segera Dibelanjakan

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam arahannya usai penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022. Kamis, 2 Desember 2021. Foto/Dok

Indo Barat - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Kamis (2/12/2021).

Dikatakan Gubernur Rohidin, penyerahan DIPA dan TKDD 2022 kepada seluruh instansi vertikal, perguruan tinggi dan kepada para bupati/walikota se Provinsi Bengkulu, sesuai dengan kebijakan Presiden RI, alokasi TKDD untuk segera dibelanjakan.

Hal ini supaya ekonomi masyarakat Bengkulu segera pulih dan kembali bergerak pasca terjangan pandemi COVID-19.

"Saya menyarankan agar segera sesuai kebijakan pusat, ketika DIPA dan TKDD sudah didapatkan untuk segera dibelanjakan, dana desa segera ditransferkan ke desa-desa. Kalau dana DAK silahkan segera dilelang atau dilakukan kontrak, sehingga perekonomian kita bisa bergerak," jelas Gubernur Rohidin.

Lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, karena wabah COVID-19 belum hilang dan masih ada potensi ledakan kasus, kemudian kondisi ekonomi belum pulih, tentu fokus belanja tetap kepada penanganan COVID-19 dari aspek kesehatan. Lebih fokus pada penganggaran vaksinasi harus mencapai target.

Kemudian dari sisi ekonomi dimulai dari bantuan ekonomi diperluas, gerakan vaksinasi diikuti dengan pemberian sembako dan paket bantuan kepada masyarakat. Sehingga target vaksinasi tercapai dan secara ekonomi masyarakat juga terbantu.

Disamping itu, program bantuan sosial sebagaimana diprogramkan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten-kota, termasuk dana desa tetap dijalankan.

"Sesuai dengan kebijakan pusat, kita di daerah tahun 2022 tetap fokus terkait penanganan wabah COVID-19, melanjutkan pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM dan realisasi anggaran terhadap pembangunan ekonomi," imbuhnya.

Kemudian peningkatan kualitas SDM melalui bentuk pelatihan kerja sebagaimana kemaren telah disepakati Menteri Tenaga Kerja, BLK Bengkulu yang ada di Tebeng Kota Bengkulu akan ditingkatkan menjadi Balai Besar Latihan Kerja yang akan dikelola langsung pihak kementerian. Di tahun depan akan mulai dibangun dengan peralatan cukup memadai.

"Ini akan menjadi pusat pelatihan bagi anak-anak muda Bengkulu, sehingga siap untuk masuk dunia kerja," ujarnya.

Selain itu lanjut Gubernur Bengkulu lulusan terbaik UGM dan IPB ini, terkait dengan memaksimalkan investasi juga harus didorong, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk optimalisasi investasi di daerah.

"Ada investasi di tingkat provinsi dan investasi di tingkat kabupaten-kota serta beberapa komoditas unggulan yang harus selalu kita kemas, untuk kita sampaikan ke calon investor bahwa potensi itu sangat besar ada di Bengkulu," pungkas Gubernur Rohidin.

Sementara itu disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan, diharapkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten-kota segera memulai tahapan realisasi anggaran termasuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa.

"Selain itu sinergi sektoral terus ditingkatkan, ini tidak lain agar perekonomian masyarakat Bengkulu segera bergerak dan pulih pasca COVID-19," ungkapnya.

Diketahui data Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menyebutkan, untuk tahun 2022 DIPA (K/L) Kementerian/ Lembaga (38 instansi vertikal di Bengkulu) sebesar 4,12 triliun rupiah.

Antara lain diperuntukkan melanjutkan pemulih sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Kemudian penguatan sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda serta instansi lainnya.

Sementara belanja TKDD Provinsi Bengkulu 2022 sebesar 9,67 triliun rupiah. Dimana alokasi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 288,06 miliar rupiah dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 5,99 triliun rupiah.

Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 932,71 miliar rupiah, DAK Non Fisik sebesar 1,39 triliun rupiah, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 56,61 miliar rupiah dan Dana Desa (DD) sebesar 1,01 triliun rupiah.

Editor: Alfridho AP