Rapat Paripurna, Wawali Dedy Sampaikan Nota Penjelasan Revisi Perda Retribusi IMB

Rapat paripura DPRD Kota Bengkulu penyampaian nota penjelasan Raperda IMB dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi. Senin, 4 Oktober 2021. Foto/Dok

Indo Barat - Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharuskan peraturan-peraturan yang berada dibawahnya disesuaikan, tidak terkecuali peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi saat menyampaikan Nota Penjelasan Walikota Terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Kota Bengkulu, Senin (04/10/2021).

Dirinya mengatakan berkenaan dengan perizinan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Karya, maka retribusi IMB diganti dengan persetujuan bangunan gedung.

"Hal ini perlu disegerakan menyangkut pendapatan asli daerah dari izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung sedikit terhambat," urai Dedy.

Dedy melanjutkan indeks presentase untuk menghitung retribusi persetujuan bangunan gedung terdiri dari bangunan hunian, bangunan usaha, bangunan keagamaan, bangunan sosial budaya dan bangunan khusus.

Sementara besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan indeks persentase retribusi persetujuan bangunan gedung.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi dihadiri oleh Forkompinda dan Kepala OPD Kota Bengkulu.

Agenda selanjutnya adalah Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Walikota Atas Raperda Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2012 dan Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2012 yang akan dilaksanakan, Selasa 5 Oktober 2021. (Adv)