Rapat Koordinasi Daerah Program KKBPK Provinsi Bengkulu Tahun 2018
Diposting: 21 Mar 2018
Indo Barat – Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bersama BkkbN Perwakilan Provinsi Bengkulu Rabu, (21/03/2018) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan tema “Penguatan integrasi program lintas sektor di kampung KB guna mempercepat tewujudnya kualitas sumber daya manusia.” Acara diselenggarakan untuk memantapkan sinergitas dan dukungan pemerintah dan mitra kerja, serta komitmen operasional pengelolaan program KKBPK untuk mewudkan kualitas hidup manusia Indonesia
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu Bapak DR.H Rohidin Mersyah, MMA, Sekretaris Utama BKKBN Bapak Noprizal SP,.MA, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Busmar Edisyaf, SP, MM. Rakorda ini diharapkan dapat membangun pengertian dan komitmen para pemangku kepentingan (stakeholder) dan mitra kerja tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam rangka mencapai sasaran RKP 2018 serta meningkatkan pemahaman tentang isu-isu strategis program KKBPK.
Rakorda program KKBPK tahun 2018 diikuti oleh 151 orang yang terdiri dari FKPD Provinsi Bengkulu, Mitra Kerja, Stakeholder, OPD KB 10 Kabupaten/Kota serta Pegawai di Lingkungan BKKBN Provinsi Bengkulu.
Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengapresasi kegiatan ini dan berharap dengan adanya Rakorda dapat mengoptimalkan seluruh instansi terkait untuk sama-sama membangun sinergiritas demi terwujudnya rencana kerja pemerintah bidang pembangunan keluarga berencana.
"Dalam pengoptimalan Program BkkbN ini, bukan angka kelahiran yang menjadi fokus akan tetapi menciptakam SDM yang berkualitas serta Generasi yang sehat, cerdas dan kuat. Jadi saya menghimbau untuk instansi terkait mari bekerja sebaik mungkin, jaga prestasi dan kinerja karena BkkbN tidak bisa bekerja sendiri" ujar Rohidin
Rapat koordinasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan forum kesepakatan bersama antara BkkbN, stakeholder, dan mitra kerja dalam mengevaluasi pelaksanaan program KKBPK selama satu tahun terakhir untuk kemudian dikaji kedalam program dan kegiatan strategis KKBPK dalam tahun berjalan selanjutnya diselaraskan kepada sasaran target tahun pertama RPKMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019
Kepala Perwakilan BkkbN Provinsi Bengkulu, Nofrizal pada saat konfrensi pers menyampaikan bahwa pentingya kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran startegis BkkbN 2015-2019, yaitu : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Menurunkan angka kelahiran Total Filetali Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) (15-49 tahun), Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR), Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need), Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-49 tahun), Menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan pada WUS (15-19 tahun)
“ sasaran strategis BkkbN akan terwujud apabila adanya dukungan seluruh pihak, terutama Pemerintah Daerah, perguruan Tinggi, dan masyarakat, tema Rakorda subsantasinya adalah harmonisasi dalam mewujudkan program “ terang Nofrizal. (Adv)
Reporter : Iman SP Noya




Artikel Terkait Berdasarkan Kategori
-
Rampung Dikerjakan, DPD GARIS Bengkulu Duga Pembangunan Prasarana DDTS Tidak Sesuai Spesifikasi
02 Feb 2025
-
Dukung Ketahanan Pangan, Aliansi Media Bengkulu Online Serahkan 5.000 Bibit Ikan Nila
31 Jan 2025
-
Mustarani Abidin Kembali Dilantik sebagai Sekda Lebong
31 Jan 2025
-
Pasien BPJS Kesehatan di Kepahiang Ditolak, Alasan Klinik Karena Hari Libur
27 Jan 2025
-
Wabup Arie Resmikan Gedung Baru Puskesmas Prototype Berstandar Nasional
24 Jan 2025
Topik Terkait Berdasarkan Tags
-
KPU Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih
09 Jan 2025
-
Ancam Nyawa, Warga Minta 3 Tower SUTT PLTU Teluk Sepang Dibongkar
08 Jan 2025
-
Jelang Musda Golkar, 7 Nama Calon Ketua Mencuat
06 Jan 2025
-
Pelabuhan Pulau Baai Terus Mendangkal, Distribusi Logistik Terancam
27 Dec 2024
-
Ratusan ASN Lebong Gelar Aksi Demo, Tuntut Pembayaran TPP
11 Dec 2024