PROJO Bengkulu: Pelantikan Presiden Jokowi Harus Dikawal karena Mandat Rakyat Indonesia

Sri Sutarti (baju putih berselendang) Ketua DPD PROJO Bengkulu, Poto: Dok

Indo Barat - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI bapak H. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin tinggal 16 hari lagi menjelang 20 Oktober 2019 yang merupakan hasil sah dalam perayaan demokrasi Pilpres April 2019 lalu dengan keputusan KPU-RI dan dikuatkan dalam keputusan MK (Mahkamah Konstitusi). 

Melihat dinamika politik saat ini banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyatakan sikap atas penolakan beberpa RUU yang akan disahkan oleh DPR-RI, tapi disayangkan dalam aksi tersebut ditunggangi oleh orang-orang atau sekelompok yang mengatasnamakan demokrasi tapi mereka bagian penghianat demokrasi, karena mereka melakukan provokasi yang sangat kotor untuk memancing aksi dari mahasiswa tersebut untuk menuntut mundur Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

Demikian disampaikan Ketua DPD Pro Joko Widodo (PROJO) Provinsi Bengkulu Sri Sutarti, SKM,MH dalam rilisnya kepada Bengkuluinteraktif.com, Jumat, 04 Oktober 2019. 

Sri Sutarti turut menyayangkan kejadian peristiwa di Wamena karena terprovokasi rasis, dan memancing sekelompok orang melakukan pembakaran beberapa kantor dan rumah tempat tinggal yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian di Wamena.

“Saya melihat dari kejadian tersebut merupakan pengalihan untuk sengaja mencoba menggagalkan  pelantikan Presiden terpilih Bapak H. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019”kata Sri

Melihat dinamika itu, Sri mengimabau kepada seluruh rakyat Indonesia dan kader-kader Projo seluruh Indonesia untuk turut mengawal jalanya pelantikn presiden Joko Widodo dan Maaruf Amin

“Saya atas nama Ketua DPD PROJO Provinsi Bengkulu dan seluruh anggota PROJO Bengkulu meyatakan siap mengawal sampai Pelantikan Bapak Joko Widodo” katanya 

Diketahui, menurut jadwal yang telah ditetapkan KPU pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2019 akan dilangsungkan tanggal 20 Oktober 2019. Sebagian kalangan mendesak pelantikan Jokowi dipercepat karena berkembangnya isu penggagalan pelantikan presiden. 

Namun, menurut Sekretariat Kabinet Pramono Anung, pelantikan presiden tetap mengacu pada aturan ketetanegaraan.

"Pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU karena periodesasi DPR dan periodesasi eksekutif itu sudah fix 5 tahunan. Nggak boleh maju sehari, nggak boleh mundur sehari. Jadi tetap akan berlangsung 20 Oktober sesuai jadwal KPU," kata Pramono, dikutip detik.com

Reporter: Alfridho Ade Permana 

Editor: Riki Susanto