Pemprov Siapkan Regulasi Baru untuk Optimalkan Pelabuhan Pulau Baai

Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah bersama Lanal Bengkulu dan jajaran PT Pelindo II usai sidak Pelabuhan Pulai Baai. Rabu, 23 Juni 2021. Foto/Dok

Indo Barat - Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Rosjonsyah bersama jajaran PT. Pelindo II Cabang Bengkulu, dan Lanal Bengkulu melakukan sidak pemantauan Pelabuhan Pulau Baai, Rabu, (23/6/2021). 

Menurut mantan Bupati Lebong dua periode ini, potensi ekspor yang ada di Provinsi Bengkulu sangat besar parameternya. Hanya saja masih memerlukan kerjasama dan fasilitas dari PT. Pelindo. Persentase nilai ekspor yang saat ini belum mencapai target yang ada. 

"Sidak kali ini saya memantau aktifitas pelabuhan, karena saya ingin tahu kondisi dan struktural pelabuhan, ternyata potensi di sini sangat besar sekali. Itu artinya perlu adanya fasilitasi dan kerjasama  terpadu dari pihak Pelindo dan Pemda Provinsi. Dikarenakan masih banyaknya nelayan yang mendirikan bagan. Saat ini memang belum ada aturan, oleh karena itu kita perlu regulasi," kata Rosjonsyah. 

Ia menambahkan, jika regulasi baru nanti sudah ditetapkan maka pelabuhan di Bengkulu dapat mendorong pintu gerbang perekonomian masyarakat. 

"Nanti akan kita buat regulasi yang tepat agar tidak ada lagi kebocoran PAD kita ini. Jadi kita mampu memenuhi target ekspor, sehingga status tingkatan Bea Cukai bisa dinaikkan. Kita mendorong agar pelabuhan bisa lebih optimal," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Rosjonsyah, fasilitasi dari pihak Pelindo sangat diperlukan. Termasuk KEK. Namun persyaratan ini rumit karena perlu adanya pemperdayaan industri dahulu.

"Saya juga meminta agar Pelindo dengan lahan seluas 5 sampai 10 hektar itu bisa menjadi gudang, kerjasama Pelindo dan pihak ketiga serta Pemda supaya hasil bumi di provinsi Bengkulu ini bisa diekspor," jelasnya.

"Komoditas di Bengkulu sangat luar biasa namun sebagian besar tidak masuk di Pelabuhan Pulau Baai. Oleh karena itu nanti akan ada regulasi yang mengatur itu. Sekali lagi kalau mau fasilitas bukan hanya dari pelabuhan saja tetapi bisa juga berasal dari investor. Maka harus ada regulasi dari Pemda setempat," sambungnya.

Sementara itu, GM PT Pelindo II Bengkulu Titha Yudhana menjelaskan standar ekspor batu bara pertahun harusnya mencapai 7 juta ton namun saat ini hanya 3 juta ton. Seperti CPO 1 juta ton pertahun namun hanya masuk 400 ribu ton pertahun. 

"Fasilitas kita ini perlu dibenahi. Kita lihat saja ekspor masih kurang dari standar yang ada. Selain itu, kita juga mendorong roda gerbang ekonomi dalam menyambut jalan tol nantinya ada peningkatan ekonomi masyarakat. Termasuk penyerapan tenaga kerja di daerah dari perusahaan asing," ungkap Titha.

Pihak Pelindo kata Titha, berkomitmen dalam pelayanan investor agar dapat lebih nyaman. Pihaknya meminta apabila ada pungli dan pelanggaran lainnya masyarakat dapat melapor. 

"Insyaallah Bengkulu dapat menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia. Tentu itu bisa mendorong pintu gerbang ekonomi di daerah ini," pungkasnya. (Mc)

Editor: Alfridho AP