Kursi Wagub Bengkulu: Balas Budi atau Pro Pembangunan

InteraktifNews – Pilwagub harus segera dijelang agar roda pembangunan tetap terjaga di track-nya, seminimal tak mundur. Penundaan akan berdampak serius terutama keseimbangan dalam menjalankan agenda kebijakan pemerintah daerah. Partai pengusung punya tanggungjawab penuh demikiana juga Rohidin Mersyah selaku Gubernur yang punya hak preogratif bertahap. Begitu pula DPRD, selaku wakil rakyat harus segera menentukan pilihan agar suara rakyat tidak tersandra pada stigma kotor para penyambung suara rakyat. Demikian ucap Taufik Hidayat, Aktifis Gempur Bengkulu 

“kita harus menjauhkan agenda pilwagub dari kesesatan berpikir seperti narasi-narasi yang mengarahkan calon wagub pada pemenuhan unsur-unsur keterwakilan baik golongan atau kelompok politik tertentu, Pilwagub harus merujuk pada konteks Bengkulu hari ini, tidak boleh menyodorkan calon yang hanya ideal dalam tataran normatif namun harus berorientasi pada solusi alternatif terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi Provinsi Bengkulu, seperti minimnya serapan anggaran” Kata Taufik

Menurut Taufik, calon wagub harus memiliki visi membangun yang lebih frontal ketimbang pemimpin sebelumnya. Wagub harus memiliki visi yang relatif gila dan menghindari mazhab zona nyaman karena penganut zona nyaman sudah terbukti tidak mampu membawa terobosan berarti bagi pembangunan. Ia juga menyinggung pola politik representasi yang dihadirkan pada agenda pilwagub, menurutnya pola seperti itu jelas gagal memenuhi kebutuhan rakyat Bengkulu secara utuh. 

Lebih jauh, Taufik merujuk pada kejadian sebelumnya, waktu pengisian kekosongan jabatan wagub semasa jabatan Gubernur Junaidi Hamsyah. Ia menjelasakan, pola pengisian wagub waktu itu hanya didasar pada unsur representasi terutama soal kesukuan, Rejang-Serawai dan politik balas budi. Ia melihat kolaborasi gubernur dan wagub waktu itu tidak berdampak apa-apa bagi pembangunan.

“kejadiannya sama dengan tahun 2013, kita harus belajar dari masa lalu, mari buka mata buka telinga masih banyak putra terbaik daerah ini yang kompeten untuk mengisi jabatan wagub, parpol tidak boleh intervensi suara publik melalui hak-hak konstitusi yang dimiliknya. Saya sarankan partai pengusung tidak boleh ngotot dengan hasrat politiknya, mari berbicara pro pembangunan bukan pro politik representasi apalagi menawarkan politik balas budi yang jelas konvensional dan feodal” Jelasnya

Sebelumnya, Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah secara resmi telah menjabat gubernur definitif. Rohidin dilantik presiden Joko Widodo di istana negara unutk menggantikan Ridwan Mukti yang saat ini mendekam di Penjara. Dengan demikian jabatan wakil Gubernur Bengkulu mengalami kekosongan. Maka, sesuai dengan ketentuan UU Pemerintah Daerah, partai pengusung di pilkada terakhir harus mengusulkan calon wakil gubernur untuk mengisi kekososngan jabatan wagub. Partai-partai pengusung pencalonan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah di pilkada lalu seperti Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI memiliki hak untuk mengusulkan calon wakil gubernur. Hak itulah yang sampai saat ini belum digunakan oleh partai. 

“partai harus sesegara mungkin mengambil hak konstitusinya jangan sampai kadaluarsa, aturanya 18 bulan, kalau kurang dari itu maka hak itu hangus, itu amanat rakyat yang harus dipenuhi oleh parpol tidak boleh berleha-leha. Saran saya parpol mengajukan kader yang benar-benar susuai dengan kebutuhan pembangunan, tidak mesti pimpinan bisa juga tokoh independen tapi jangan juga disandera, yang penting calon yang disodorkan bisa menjawab arus besar suara rakyat yang menginginkan perubahan” Kata Taufik

Kekhawatiran Taufik pada politik balas budi di Pilwagub mendatang didasari pada narasi-narasi politik yang selama ini dihadirkan di hadapan publik. Mayoritas statmen yang muncul  berkaitan erat dengan politik balas budi yang fokus pada estimasi keterwakilan kelompok dan golongan. Taufik juga menyinggung isu yang berkembang di tengah agenda pilwagub yaitu munculnya nama sosok yang diduga memiliki hubungan kekeluargaan dengan mantan gubernur sebelumnya. Taufik meminta parpol untuk benar-benar selektif dalam menentukan cawagub. 

“untuk pilwagub saya belum melihat wacana yang membahas tentang jawaban atas kebuntuan pembangunan, apalagi berbicara visi misi yang bisa ditawarkan kepada publik, yang hadir justru kajian-kajian teoritis yang berbau kepentingan kelompok tertentu yang sama sekali tidak merepresentasikan suara publik. Terakhir saya ingin mewarning parpol pengusung untuk tidak memainkan politik balas budi yang akan bermuara pada madeknya roda pembangunan, jangan sampai beli kucing dalam karung dua kali” Tutup Taufik

Reporter : Anasril Azwar

Editor : Riki Susanto