KemenPAN-RB Tinjau Progres Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Bengkulu

Foto/Dok: Mc

Indo Barat - Kunjungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) ke Kota Bengkulu bertujuan untuk meninjau progres Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Dr. Diah Natalisa, MBA. Saat melakukan silatuhrahmi serta pemaparan kerja sama publik di Balai Kota Bengkulu, Selasa (21/01).

Ia mengatakan, Peninjauan yang dilakukan ini untuk melihat persiapan pembangunan MPP Kota Bengkulu.

“Ini upaya memperbaiki pelayanan publik di Kota Bengkulu. Dengan pembelajaran yang mengambil contoh pelayanan publik terbaik di negara Georgia dan Azerbaijan menjadi tolak ukur pembentukan Mal Pelayanan yang terbaik,” ujarnya.

Ia mengatakan, Mal Pelayanan Publik merupakan aktifitas penyelenggaraan publik, barang, jasa dan administrasi guna perluasan fungsi pelayanan publik yang ada di Indonesia.

“Tujuan dari pelayanan publik ini untuk memberikan kemudahan dalam urusan bidang pelayanan, kecepatan transaksi, agar berikan kenyamanan tamu yang melakukan pelayanan serta juga untuk membantu pemerintah kota dalam berusaha,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, prinsip yang harus disiapkan ialah seperti keterpaduan yang saling bersinergi, berdayaguna yang menyatakan bahwa ini untuk memudahan rakyat, serta koordinasi, akunbilitas, aksebilitas yang harus diperhatikan dalam hal pembentukan pelayan publik.

“Pelayan publik ini bergerak dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan ada beberapa hal tahapan dalam pembentukan pelayanan publik seperti melakukan koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kerja, penyiapan sumber daya manusia (SDM), melakukan Memorandum of Understanding (MoU) serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beberapa pihak.

Ia menambahkan Mal Pelayanan Publik harus memiliki Counter pelayanan, tempat bermain anak, Ruang lokasi, ruangan disabilitas, atm center, metting room, toilet pojok baca demi memberikan pelayanan terbaik nantinya.

Dalam hal ini, diperlukan komitmen dari kepala daerah untuk saling bekerjasama dengan beberapa instansi maupun pihak lain untuk saling bersinergi, berintergrasi dengan Online Single Submission (OSS), juga menata dalam hal teknologi informasi(IT) serta MPP akan membantu dalam bidang IT agar keseragaman di Indonesia terintergrasi di pusat. Nantinya juga akan ada tolak ukur kinerja untuk menjadi lebih baik. (Mc)