Dukung Revisi UU KPK, GEMA Gelar Aksi di Bengkulu

Demo di Bengkulu dukung Revisi UU KPK, Poto: Dok

Indo Barat - Dari Bengkulu, puluhan massa dari Gerakan Entitas Masyarakat Advokasi (GEMA) menyatakan sikap mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mereka menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, (11/9/2019) siang. 

Dengan membentang spanduk bertuliskan "Kami Mendukung Revisi UU KPK", massa berorasi bahwa KPK setelah 17 tahun berdiri perlu dievaluasi.

"Tentu wajar jika DPR RI merivisi UU KPK, sudah 17 tahun berdiri di Indonesia, banyak hal yang harus dievaluasi oleh DPR, DPR memiliki kewenangan pengawasan dan legislasi, hal ini harus didukung, 17 tahun bukan waktu singkat bagi perjalanan KPK, banyak hal yang harus dibenahi, ditata untuk KPK yang lebih baik," kata Goang Ginaldi, korlap aksi.

Goang menilai, tidak ada yang perlu ditakutkan atas revisi UU KPK. Sebab, katanya, justru itu demi efektifitas kerja KPK dan KPK tidak menjadi lembaga yang ekslusif. "KPK harus menjadi lembaga terbuka dalam SOP kerjanya, manajemen dan operasionalnya," imbuh Goang.

Dalam aksi tersebut, GEMA menyampaikan 4 pernyataan sikap sebagai berikut:

• 17 Tahun KPK mencegah dan memberantas korupsi telah layak untuk dievaluasi, dibenahi demi eksistensi KPK kedepan lebih kokoh,  dinamis dan Berkepastian Hukum. 


• Revisi UU KPK bertujuan untuk mengevaluasi Wadah Pegawai (WP) KPK, sebab WP KPK telah menyimpang dari tujuan pembentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, WP KPK dalam kenyataannya justru berfungsi sebagai kelompok penekan terhadap kebijakan pimpinan untuk memaksakan tuntutannya yang justru melanggar disiplin dan UU Kepegawaian.


• Revisi UU KPK  memberikan kepastian hukum dalam praktik penyadapan oleh KPK. Dalam kegiatan penyadapan, selama ini KPK belum didukung standar operasional prosedur (SOP) eksaminasi, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan penyadapan.


• Revisi UU KPK akan membuat KPK lebih efektif, terkontrol dan tidak berpotensi melakukan kesewenang-wenangan dalam kekuasaannya (***)

Editor: Riki Susanto