DPRD dan Kejari Teken SKK MoU yang Mencakup Kegiatan Lembaga

Indo Barat – Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nurul Hidayah menyatakan pihaknya bersedia membantu Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan menagih kelebihan bayar biaya perjalanan dinas anggota DPRD pada tahun anggaran 2023.

Berdasarkan temuan BPK RI, terdapat kelebihan bayar perjalanan dinas yang mencapai Rp3,5 miliar. Hal itu disampaikan Kajari usai menandatangani perjanjian kerja sama atau MoU antara Kejari Bengkulu Selatan dengan Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan pada Senin 12 Februari 2024.

“Kalau dalam SKK MoU ini nanti pihak Sekretariat DPRD mengajukan permintaan bantuan untuk pemulihan TPTGR, kami siap. Tapi nanti akan ditelaah lagi oleh tim JPN, apakah itu (pemulihan TPTGR) masuk dalam ranah Datun atau tidak,” kata Kajari.

Kajari menambahkan perjanjian kerja sama dengan Sekretariat DPRD mencakup seluruh kegiatan di lembaga legislatif. Terkait apa saja yang akan dituangkan dalam Satuan Kerja Khusus (SKK) MoU, Kejari menunggu penyampaian dari Sekretariat DPRD.

“Penandatanganan MoU hari ini mencakup seluruh kegiatan di lembaga DPRD. Mengenai nanti soal itu (temuan kelebihan bayar perjalanan dinas anggota dewan), kami menunggu pengajuan SKK dari Sekretariat DPRD, apakah itu dimasukan atau tidak,” sambung Kajari.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim sangat mendukung MoU Sekretariat DPRD dengan Kejari. Hal itu akan memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam hal melaksanakan kegiatan.

“Tentu MoU ini sangat bagus. Sekretariat DPRD akan lebih mudah untuk berkomunikasi terkait kegiatan di lembaga. Kejaksaan tentu lembaga yang lebih memahami terkait aturan, diharapkan ada masukan dan bimbingan,” kata Barli.

Terkait temuan kelebihan bayar pada biaya perjalanan dinas, Barli menegaskan bahwa hal itu merupakan tanggungjawab dari masing-masing anggota dewan. “Sebagai pimpinan lembaga, saya berharap agar hal itu cepat ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum masa waktu berakhir,” ujarnya. [Adv]