Diperiksa KPK hingga Malam, Bupati Kaur Pilih Bungkam

Bupati Kaur, Gusril Pausi saat meninggalkan Gedung KPK, Senin malam, 18 Januari 202, Foto: Dok/Tempo.co, Imam Sukamto

Interakatif News – Penyidik KPK akhirnya resmi memeriksa Bupati Kaur Gusril Pausi setelah sebelumnya mangkir dari panggilan. Gusril diperiksa untuk dimintai kesaksiannya atas kasus suap ekspor benih lobster di Kementrian Kelautan dan Perikanan yang telah menetapkan 7 tersangka.  

Gusril mendatangi Kantor KPK di Kuningan, Jakarta dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu, dalaman kemeja berwarna putih lengkap dengan protokol kesehatan face Shield dan Masker. Ia tiba sekira pukul 10.00 WIB dan baru keluar hingga malam sekira pukul 10.30 WIB. 

Namun, saat dicegat awak media di depan gedung KPK, Bupati Kaur yang juga Ketua DPD II Golkar Kaur itu memilih bungkam. Gusril tak mengelurkan statmen apa pun. Ia hanya mengangkat kedua tangan seperti orang yang meminta maaf saat ditanya materi pemeriksaan. 

Demikian pula saat dikonfirmasi terkait pernyataannya yang akan melaporkan pemberitaan Hoax ke penegak hukum dan Dewan Pers saat diberitakan media ia dipanggil penyidik KPK beberapa waktu lalu. Gusril tetap memilih diam. 

Gusril kemudian meninggalkan Lobby gedung KPK dan masuk ke kendaraannya yang telah disiapkan ajudan untuk membawa dirinya keluar dari area gedung KPK. 

Saksi lain yang dipanggil KPK adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, ia menjalani pemeriksaan di KPK sekira 3 jam dan keluar dari Gedung KPK sekira pukul 17.35 WIB. Usai diperiksa, Rohidin menyatakan bahwa dirinya hanya dimintai keterangan terkait perizinan dan tidak terkait sama sekali dengan proses ekspor benur.

"Oh tidak sama sekali. Kita terkait dengan bagaimana kewenangan perizinan dan proses," ujar Rohidin, Senin sore (18/1/2021) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.ID,

Seperti diketahui pada 25 November 2020 lalu, KPK melakukan OTT kepada 17 orang di Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta terkait suap ekspor benih lobster di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dari 17 orang yang diamankan, 7 orang diantaranya dijadikan tersangka termasuk Edhy Prabowo yang kala itu menjabat Menteri KP. 

Selain Edy, kemudian stafsus Menteri KKP, Safri, staf pribadi menteri KP Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin. Selanjutnya pengurus PT ACK, Siswadi, staf istri Edhy Ainul Faqih serta pemberi suap Direktur PT DPP, Suharjito.

Reporter: Riki Susanto