Din Syamsuddin: People Power Adalah Hak Konstitusional

Poto oleh PWMU Jatim/Edo

Indo Barat – Warga Muhammadiyah jangan berdiam diri untuk tidak beramar makruf nahi munkar. Namun harus tetap dalam koridor bil makruf atau melalui jalan kebaikan.

Hal tersebut disampaikan Din Syamsuddin dalam Kajian Ramadhan 1440 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (19/5/19).

Sebab, kata Din, jika tidak ada amar makruf nahi munkar dalam tubuh umat Islam, maka akan muncul bencana. “Doa kita juga tidak akan diterima, karena kita abai terhadap perintah dan menjauhi larangan-Nya,” kata Din.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengingatkan hadits perahu yang diriwayatkan Imam Bukhari. “Ada orang-orang yang melubangi dasar perahu. Maka, jika tidak dicegah dan dibiarkan, mereka akan binasa semua. Tapi jika dicegah, semua penumpang akan selamat. Maka, keharusan umat Islam untuk melakukan amar makruf nahi mungkar,” ujar Din.

Maka, lanjut Din, sebagai khairu ummah, umat terbaik dan pilihan, umat Islam harus bisa menghindari konflik yang bisa merusak bangsa.

“Jika terjadi political chaos atau kekacauan politik, harganya terlalu mahal. Bukan saja merusak Islam, namun juga merusak persyarikatan. Mengembalikan pada keadaan semula jelas tidak mudah,” ungkapnya.

Soal people power atau kekuatan rakyat Din menyatakan bahwa itu adalah ekspresi demokrasi yang dijamin konstitusi. Menurutnya, UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat. Cara itu absah dan tidak boleh dihalangi karena penghalangnya bisa dianggap melanggar konstitusi.

“Saya mendukung people power selama tidak menempuh cara kekeradan apalagi terjebak kepada anarkisme. Menjadi kemunkaran kalau dilakukan dengan anarki,” tegasnya.

Din menegaskan, Islam sebagai agama kejujuran dan keadilan dan harus menjadi warna khairu ummah. “Penegakan amar makruf nahi munkar juga harus beririsan dengan cara-cara makruf pula,” ujarnya. (Darul)

Sumber: PWMU.CO/Jawa Timur