Dewan Suhardhi Dukung Hasil Kesepakatan Musrenbang Rejang Lebong 2024

Indo Barat - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Suhardhi memberikan dukungan penuh terhadap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Rejang Lebong 2024 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Gedung Serba Guna.

Acara Musrenbang dibuka Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, SH, serta dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, M. Ikhwan, SH, MH, serta Sekretaris Daerah, Yusran Fauzi, ST. Para peserta musrenbang termasuk kepala dinas, camat, dan tokoh masyarakat, bahkan tamu undangan dari kabupaten tetangga turut hadir, seperti Wabup Kepahiang dan Kepala Bappeda dari berbagai kabupaten di sekitar Provinsi Bengkulu.

Dari hasil Musrenbang tersebut, 11 kesepakatan utama dihasilkan untuk mendukung penyusunan RKPD 2025. Kesepakatan-kesepakatan tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, bantuan untuk perguruan tinggi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan sektor perhubungan dan sosial, serta pemenuhan hak-hak anak.

“Musrenbang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten. Ia menekankan pentingnya dukungan anggota DPRD Provinsi dalam memperjuangkan alokasi anggaran APBD Provinsi untuk Rejang Lebong, terutama untuk kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat,” jelas Suhardhi.

Wabup Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, SH, menjelaskan bahwa Musrenbang ini merupakan wujud pendekatan partisipatif dan teknokratik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Ia berharap agar hasil Musrenbang tersebut dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Staf Ahli Gubernur, M. Ikhwan, SH., MH, menyampaikan amanat tertulis dari Gubernur Rohidin Mersyah, yang menekankan pentingnya keselarasan dan integrasi dalam penyusunan RKPD 2025. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [Adv]