Alih Fungsi Lahan Pertanian Jadi Sorotan DPRD Provinsi Bengkulu

Indo Barat – Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, alih fungsi lahan pertanian yang semakin marak terjadi di Bengkulu akan berdampak serius pada produksi pangan lokal.

"Kita harus bersikap tegas terhadap alih fungsi lahan pertanian. Bukan hanya soal ketahanan pangan tapi juga kesejahteraan petani kita yang bergantung pada lahan pertanian tersebut," ujar Jonaidi

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Provinsi Bengkulu memang menjadi prioritas pemerintah, namun Joanidi memandang bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan lahan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti kelangkaan pangan dan penurunan kesejahteraan petani.

Ia pun meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan alih fungsi lahan pertanian. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut serta mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah tanpa mengorbankan sektor pertanian.

“Di Bengkulu banyak sekali lahan pertanian yang sekarang sudah menjadi lahan perkebunan,” ungkap Joanidi, Sabtu, (25/11/2023). Padahal lahan tersebut sangat produktif sekali untuk persawahan, tetapi dirusak menjadi perkebunan.

"Jika sudah jadi perkebunan sawit maka akan sangat sulit sekali untuk dikembalikan menjadi lahan pertanian karena kontur tanah yang terlanjur rusak" kata dia.

Inovasi pertanian menjadi salah satu hal yang memang harus segera dipercepat sebagai solusi pertanian kedepan. Masyarakat tani butuh yang praktis, masyarakat tani butuh peralatan, teknologi-teknologi baru yang sederhana yang bisa dipahami dan mudah dikembangkan.

"Memang pengembangan teknologi ini membutuhkan biaya tapi disitulah peran pemerintah daerah untuk mengakselerasikannya" tutup Jonaidi. [Adv]