Upaya Pemkot Cari Solusi Usai PTT Dihapus Pemerintah Pusat
Diposting: 21 Feb 2023
Dedy Wahyudi, Wakil Walikota Bengkulu, Foto: Dok
Indo Barat - Pemerintah pusat berencana akan menghapus tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun ini. Penghapusan honorer adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun ASN yang profesional dan sejahtera.
Namun hal ini sangat memberatkan pemerintah daerah (Pemda) karena disamping itu mereka banyak mempekerjakan tenaga honorer. Seperti di Kota Bengkulu, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi bicara mengenai nasib seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemkot Bengkulu setelah November 2023 besok.
Berdasarkan penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu Achrawi, terhitung November 2023 PTT tidak lagi dipekerjakan pemerintah. Sebagai gantinya pemerintah pusat hanya mencatat dua status pegawai yang diakui yakni ASN atau PPPK.
Mengenai hal ini, Dedy mengaku Pemkot sedang berupaya dan mencari solusi untuk ke depannya. “Ini adalah program dari pusat, tetapi pemerintah daerah kini sedang berupaya mencari jalan keluar apakah nanti outsourcing, atau kita berikan bantuan permodalan. Intinya pemkot tidak tinggal diam, mohon doanya semoga allah mudahkan,” ujar Dedy, Selasa, (21/02/2023) di Kota Bengkulu.
Sebelumnya, Achrawi juga menjelaskan, di Kota Bengkulu baru 3 OPD yang melakukan perekrutan P3K sesuai arahan pusat, yakni dinas pendidikan, damkar, dan dinas kesehatan. Dan untuk tindaklanjut sekitar 2000 PTT lainnya, pihaknya masih menunggu petunjuk pemerintah pusat.
“Tanggal 28 November 2023 ini seluruh PTT itu di off-kan. Jadi mereka sekarang itu bekerja per 31 Januari sampai 28 November jadi hanya 11 bulan. Namun untuk kejelasan lebih lanjut kita masih menunggu petunjuk dari Kemenpan RB, insya allah sebelum tanggal 28 November ada petunjuk yang jelas,” ujar Achrawi.
“Dan jika sampai akhir November tidak ada petunjuk pemerintah pusat tentunya pemkot akan kekurangan tenaga SDM. Dari hasil perhitungan rasio pegawai ASN yang harus dimiliki pemerintah kota Bengkulu saat ini sebanyak 8.000 orang, namun saat ini jumlah ASN yang ada hanya 4.700 orang,” sambungnya. (Adv)
Editor: Alfridho Ade Permana