Polri: Tindakan Hukum Langkah Terakhir Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Foto/Dok: Tribratanews.polri.go.id

Indo Barat, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Awi Setiyono S.I.K., M.Hum mengatakan, penindakan hukum merupakan langkah terakhir terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kepolisian dalam hal penegakan hukum, menggunakan prinsip Ultimum Remidium. Penegakan hukum itu adalah fase yang paling terakhir,” ujarnya, Kamis (13/8/2020).

Dalam hal ini, Ia menyampaikan akan terus mengedepankan teguran lisan maupun tertulis bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun, serta protokol Kesehatan lainnya.

Diketahui di dalam Inpers No. 6 Tahun 2020 sudah memuat sanksi-saksi atas berbagai pelanggaran diantaranya sanksi tertulis, baik bersifat denda administratif, pencabutan izin dan lain-lain.

Sementara, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno,S.Sos, MH menjelaskan Polda Bengkulu, polres hingga jajaran Polsek terus memberikan himbauan kepada masyarakat yang beraktivitas sehari-hari untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19. 

“Walaupun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi anjuran dari pemerintah menggunakan masker di masa adaptasi kebiasaan baru, tak sedikit pula masyarakat yang mulai sadar menggunakan masker sebagai kebutuhan utama,” kata Kombespol Sudarno. 

Untuk diketahui, Penanganan terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berbagai Langkah telah dilakukan oleh Polri khususnya dalam membantu mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan guna menghentikan laju penyebaran Covid-19. (**)

Editor: Alfridho Ade Permana