Polda Siapkan Hotline Khusus Laporan Penyelewengan Bansos Covid-19

Gubernur bersama Kapolda Bengkulu saat melauncing bantuan beras beberapa waktu lalu, Foto: Dok/Irfan Arief

Indo Barat -  Setelah beberapa hari lalu Gubernur Provinsinya Bengkulu melaunching penyaluran bantuan Sosial (Bansos ) beras di kantor Perum Bulog, Polda Bengkulu akan memastikan semua bantuan akan tersampaikan kepada masyarakat yang terdampak di tengah penerpan PPKM mikro.

Demikian disampaikan oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto melalui Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno hari ini (26/07/21).

Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu apabila masyarakat menemukan adanya penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial agar melaporkan untuk segera ditindak lanjuti oleh pihaknya.

”Ya untuk memastikan penyaluran tepat sasaran kami minta masyarakat yang menemukan adanya penyelewengan agar melapor segera,” Jelas Kabid Humas.

Kemudian untuk menjamin bahwa laporan yang diberikan masyarakat terkait adanya penyelewengan bansos, pihaknya telah menyiapkan hotline khusus untuk menangani masalah bansos.

”Silahkan hubungi hotline yang kami sediakan jika ada menemukan adanya penyelewengan bansos.”kata Sudarno.

Sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melepas Penyerahan Bantuan Beras PPKM 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) se Provinsi Bengkulu, di Gudang Bulog Sidomulyo KM. 8 Kota Bengkulu, Ahad (18/07). 

Dikatakan Gubernur, bantuan beras itu berdasarkan surat Menteri Sosial Nomor S-147/MS/C/3.3/BS.01/7/2021 tanggal 15 Juli 2021 Perihal Penanganan Bencana melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Surat itu meminta kepada Dirut Perum Bulog untuk menyalurkan CBP kepada 20 Juta KPM PKH & BST, kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. 

Adapaun yang mendapatkan kuota bantuan beras sebanyak 77.747 KPM PKH & 44.891 KPM BST atau sebanyak 122.638 KPM dengan kuantum 10 Kg beras medium per KPM atau sebanyak 1.226.380 kg beras untuk satu kali salur.

"Jadi memang kebijakan kita langsung karena PPKM ditetapkan maka kita menyalurkan bantuan beras pemerintah. Ini masing-masing 10 kilogram untuk 122.638 KPM. Data dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, bantuan itu bagi keluarga PKH dan BST," jelas Gubernur Rohidin.

Bantuan berasa itu merupakan program pemerintah di tengah penerapan PPKM di seluruh wilayah Indonesia baik PPKM Darurat (level 4) maupun PPKM Mikro seperti yang diterapkan di Provinsi Bengkulu. 

Reporter: Iman SP Noya

Editor: Alfrihdo Ade Permana