Paripurna DPRD Lebong Setujui Raperda RAPBD Maksimalkan Potensi PAD

Rapat Paripurna DPRD Lebong dengan agenda pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna, Selasa, 5 September 2023, Foto: Dok

Indo Barat – Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna, Selasa (5/9/2023).

Pada penyampaian pandangan akhir seluruh fraksi yang ada menyetujui Raperda pertanggung-jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Lebong.

Rapat paripurna pandangan akhir fraksi DPRD ini dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Lebong Carles Ronsen, didampingi Wakil Ketua Satu, Dedi Haryanto, dan dihadiri Bupati Kopli Ansori, Wakil Bupati Fahrurrozi, Sekretaris Daerah, Mustarani Abidin dan Kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) Kabupaten Lebong.

Sebelumnya disampaikan Carles Ronsen, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan terhadap Raperda yang telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama pihak eksekutif dan hasil pembahasan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lebong pada rapat-rapat sebelumnya.

“Kami dari pihak legislatif akan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan kami dalam pelaksanaan APBD ini sebagai wujud dari pengimplementasian, transparansi dan akuntabilitas program dalam pelaksanaan peran sebagai penghubung atau jembatan bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Lebong ini,” ungkapnya.

Jalannya Penyampaian pandangan akhir fraksi di awali oleh fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kemudian dilanjutkan berturut-turut oleh Fraksi Nasdem, PKB, Fraksi Perindo, Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat, dan Fraksi Partai Demokrat.

Pada penyampaian pandangan, beberapa fraksi memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten, salah satu nya seperti yang disampaikan oleh Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang dibacakan oleh Politisi Partai Gerindra, Rama Chandra, SH.

Fraksi Gerakan perjuangan rakyat menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam pandangannya masih belum optimal.

Pada catatannya, realisasi target PAD tahun 2022 yang berkisar sebesar Rp16 miliar masih belum seimbang dari APBD Lebong yang mencapai Rp709 miliar. Untuk itu Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat mendorong Pemkab agar dapat lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada guna peningkatan PAD.

Sementara itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori menyampaikan, ucapan terima kasih atas telah dilakukan pembahasan raperda tingkat Bapemperda, Komisi, dan tingkat fraksi. Sehingga, raperda ini telah disempurnakan dan dapat disahkan.

“Semoga kedepannya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, menuju Lebong yang bahagia dan sejahtera. Saya selaku Bupati Lebong mengucapkan terima kasih atas telah disahkannya Raperda menjadi Perda Kabupaten Lebong tahun 2023,” demikian Kopli. (Adv)

Reporter: Maya Fitria