Melihat Program Prioritas Pemprov Bengkulu yang Mulai Terealisasi

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat meninjau progres pembangunan jembatan layang Jalan lingkar Bengkulu Outer Ringroad yang menghubungkan Air Sebakul hingga Simpang Nakau Kota Bengkulu. Foto/Dok: Mc 

Indo Barat - Program prioritas pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendongkrak ekonomi di Bengkulu terus digenjot. Baik itu dari segi Pembangunan Infrastruktur, pengembangan Bandara Fatmawati menjadi bandara internasional, pengembangan Pelabuhaan Pulau Baai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan jalan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau Sumatera Selatan (Sumsel) hingga rencana pembangunan Rel Kereta Api dari Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong menuju Pelabuhan Pulau Baai sudah mulai terealisasi.

Pada Minggu (13/10), Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi memberi mandat pengelolaan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ke PT Angkasa Pura II. Mandat tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) Pada Bandar Udara Kelas I HAS Hanandjoeddin dan Fatmawati Soekarno yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti dan President Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin di Jakarta.

President Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, dengan diserahkannya secara resmi pengelolaan bandara ini, maka Angkasa Pura II sekarang mengelola 19 bandara. “Hari ini merupakan bagian dari sejarah bagi Angkasa Pura II karena portofolio pengelolaan bandara kami bertambah menjadi 19 bandara melalui skema KSP Barang Milik Negara pada tahun ini,” tegasnya.

Prioritas yang akan dilakukan PT Angkasa Pura II, sesuai arahan dari kepala daerah, dalam hal ini pak Gubernur Bengkulu. Pertama, Bengkulu akan menjadi destinasi utama, salah satunya bagaimana menambah frekuensi dari dan ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Termasuk juga menambah rute dan jurusan baru. "Kedua, PT Angkasa Pura II akan mulai melakukan pembangunan kawasan termasuk pelayanan, kenyamanan dan keselamatan penerbangan," terangnya.

Pihak Angkasa Pura II menargetkan proses koordinasi selesaikan sebelum akhir tahun. Agar proses pembangunan bisa dijalankan di program rencana kerja perusahaan tahun 2020. "Alokasi anggaran investasinya untuk Bengkulu, sebesar 622,6 miliar dalam tahap pertama untuk rencana kerja 30 tahun, dan seluruh anggaran dari angkasa pura II," tambah Awaluddin.

Penandatangan Nota Kesepahaman pengelolaan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Foto: Mc

Investasi tersebut disiapkan untuk pembangunan terminal baru, dalam dua tahap guna mengantisipasi pergerakan 5,6 juta penumpang dalam 30 tahun mendatang. PT Angkasa Pura II menegaskan, 19 bandara yang berada di bawah PT Angkasa Pura II termasuk Bengkulu, dipastikan memiliki standar global.

Terkait kemungkinan Bengkulu menjadi Bandara Internasional, PT Angkasa Pura akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dan bersama Pemerintah Daerah akan terus mendorong upaya dan potensi tersebut, sehingga menjadi usulan konkrit.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya berharap, agar Angkasa Pura II dapat mempertahankan profesionalitas, dalam pengelolaan bandara yang diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah. "Keprofesionalitasan harus ditunjukkan karena di sini kita bisa menunjukkan kepada khalayak bahwa proses yang diminta oleh Pak Presiden ini tepat dan mendatangkan kemanfaatan," jelas Menhub.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengaku optimis, Angkasa Pura II dapat mengembangkan Bandara Fatmawati Soekarno sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian Bengkulu. "Alhamdulillah setelah 2 tahun intensif melakukan pembahasan akhirnya malam ini secara resmi beralih ke AP II, dapat dikembangkan sepenuhnya oleh AP II. Kita menyambut baik," ujar Gubernur Bengkulu.

Gubernur Rohidin berharap, Pemerintah Kota Bengkulu segera melakukan review terhadap tata kelola kota, dalam rangka pengembangan Bandara dan sekitarnya. "Review RTRW Kota Bengkulu terutama pemanfaatan ruang di kawasan Bandara Fatmawati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena ke depan akan tumbuh kawasan pergudangan, pertokoan, pusat kuliner dan perumahan," pungkas Gubernur.

Pengembangan Pelabuhaan Pulau Baai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Termasuk perihal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini tengah diusulkan Pelindo II. Proyeksinya, Pulau Baai bakal menjadi Integrated Port yang mampu menjadi beranda ekonomi kawasan barat Pulau Sumatera.

Dalam dialog Bengkulu Investmen Forum 2019 yang mengusung tema ‘KEK Pulau Baai Bengkulu sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatra’, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam paparannya meyakini, Bengkulu mampu menjadi pengendali inflasi sekaligus beranda ekonomi. “Posisi geografis Bengkulu yang terkoneksi dengan 4 provinsi dan menghadap ke Samudera Hindia, tentunya sangat strategis menjadi alternatif jalur logistik yakni melalui pintu gerbang Pulau Baai,” tutur Rohidin, di Jakarta pada Jumat (01/03).

Dialog Bengkulu Investmen Forum 2019 yang mengusung tema ‘KEK Pulau Baai Bengkulu sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatra. Foto:Mc

Pemprov Bengkulu, lanjut Rohidin, terus berupaya mempercepat progres konektivitas antar wilayah melalui proyek strategis, seperti Tol, jalur rel kereta, dan pengembangan bandara. Tak hanya untuk Bengkulu, KEK Pulau Baai diyakini akan menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk wilayah sekitar yang komoditasnya tak jauh berbeda. “Secara historis, Bengkulu pernah menjadi pusat perdagangan sekaligus pengawasan jalur Selat Malaka pada abad 17. KEK Pulau Baai, jelas akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Bengkulu dan sekitarnya, tentunya melalui hiliisasi dan jalur ekspor yang tebuka,” kata Rohidin.

Disampaikan  Kasubid Infrastruktur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Yudi Karsa bahwa pengembangan Kawasan Ekomomi Khusus (KEK) tinggal menunggu kesiapan dari pihak Pelindo II Bengkulu, sebab Ia menyebut masih ada dua item yang belum dikerjakan oleh Pelindo. “Kalo untuk KEK tinggal menunggu kesiapan dari pihak Pelindo, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah supporting ke kementrian, yang jelas info terakhir yang saya dapat, masih ada dua item yang belum dikerjakan sama pelindo, sedangkan dari pihak pemerintah provinsi sudah selesai semua. Tapi tetap terus kita jalin komunikasi dengan Pelindo.” kata Yudi saat ditemui di kantornya, Kamis (14/11). 

Ia menambahkan, terkait pengembangan Kawasan Ekomomi Khusus (KEK) Pulau Baai Bengkulu,Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan Kementrian dan Pihak Pelindo agar dapat terealisasi segera mungkin.“ yang jelas pemerintah provinsi serius nangani itu, pelindo juga serius. Mungkin kendala teknis banyak di kementrian yang sifatnya regulasi-regulasi yang harus kita lengkapi. Dipastikan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dimulai.Karena Pak Gubernur terus konsolidasi dengan kementrian untuk percepatan pembangunan di Bengkulu” imbuhnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau Lokasi rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Foto: Mc

Sebelumnya, pada Jumat (15/2) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mendukung pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno dan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Hal ini di tegaskan Presiden saat membuka Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu. “Bandara Fatmawati, sekarang ini dipegang oleh Unit UPT, nanti akan diambil oleh Angkasa Pura, sehingga bisa dikembangkan lebih besar masuk ke bandara internasional, saya kira ini akan mengembangkan perekonomian yang ada di Bengkulu,” jelas Presiden Jokowi dalam kesempatan itu.

Sedangkan untuk rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Presiden Jokowi menjelaskan akan meninjau terlebih dahulu. Apakah dengan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus akan memberikan manfaat yang besar atau tidak. “Saya juga akan lihat pelabuhan yang rencananya akan dibangun untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jika itu memberikan manfaat, ya akan kita berikan,” tegas Jokowi.

Sementara, Sekretaris Dewan Nasional KEK Republik Indonesia Enoh Suharto Pranoto, sambut baik usulan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini ditegaskan Enoh dalam Forum Dialog Investasi bertema ‘’KEK Pulau Baai Sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Barat Pulau Sumatra,’’ Jumat, 1 Maret 2019, di Hotel Kampinski Jakarta.

 Menurut Enoh, dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di Indonesia, enam diantaranya ada di wilayah Sumatra bagian timur. Kondisi ini sangat memungkinkan Pulau Baai Bengkulu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus di bagian barat pulau Sumatra. “Pada prinsipnya, Dewan Nasional KEK menyambut baik usulan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Tapi tentunya dalam rangka pengusulan ini, pengusul harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, seperti infrastruktur dan lain-lain. Kami tentunya senantiasa akan membantu menfasilitasi,” ujarnya.

Investor Optimis Bengkulu Menjadi Tujuan Investasi Masa Depan

Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai mampu menjadikan Bengkulu sebagai tujuan investasi masa depan, bahkan dinilai mampu menjadi KEK terbesar dan paling produktif di Indonesia. 

Hal ini mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bengkulu yang berlangsung di kantor Pelabuhan Indonesia II pusat, Tanjung Priok Jakarta (4/2). “Saya meyakini KEK Pulau Baai akan menjadi KEK terbesar di Indonesia,” ujar Direktur PT Sudevam Ultra Tec Green, Lalit Khumar, di hadapan perwakilan Sekretariat Nasional Dewan KEK RI dan puluhan investor yang hadir pada kesempatan tersebut.

Focus Group Discussion (FGD) Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bengkulu yang berlangsung di kantor Pelabuhan Indonesia II. Foto: Mc

Pada kesempatan tersebut, para investor sangat berharap dan antusias mendorong agar KEK Pulau Baai segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Dalam paparannya, Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, Ahmad Bukhori menegaskan, banyak sekali kekhususan yang dimiliki Bengkulu, baik komoditas unggulan dan lokasinya yang sangat strategis. “Sebetulnya tidak ada alasan bagi pemerintah (pusat) untuk tidak menggol kan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Baai,” ujar Bukhori.

Tol Bengkulu - Sumsel 2022 Tembus Bukit Barisan

Jalan Tol yang bakal menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Selatan melalui Lubuk Linggau. Sepanjang 95 km ruas tol akan dibangun dari Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau Sumsel, dengan target konstruksi hingga tahun 2022.

Pada Jumat (15/03), Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) jalan tersebut telah  ditandatangani. Penandatanganan PPJT dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit dan Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo di Bengkulu. “Tol ini akan kita buat terowongan yang menembus Bukit Barisan, dan juga ada dua bentang jembatan panjang,” kata Kepala Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya (HK) Agung Fajarwanto saat di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir dalam penandatanganan PPJT Lubuk Linggau – Bengkulu saat sambutannya mengatakan, Hutama Karya juga membangun Tol 88 km Indralaya – Muara Enim, Muara Enim – Lubuk Linggau sepanjang 125 km. “Bengkulu Curup Lubuk Linggau ini 95 kilometer. Proses pembebasan lahannya tanggungjawab pemerintah,” ungkap Menteri Basuki.

Penandatanganan PPJT dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit dan Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo di Bengkulu. Foto: Mc

Sementara, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam sambutannya mengapresiasi percepatan pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR. Bengkulu, terang Rohidin, sangat memerlukan untuk membuka konektivitas. “Infrastruktur strategis ini akan terhubung dengan Pelabuhan Pulau Baai yang proyeksinya akan dijadikan Integrated Port dengan Kawasan Ekonomi Khusus,”  sampai Gubernur Rohidin.

Disampaikan  Kasubid Infrastruktur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Yudi Karsa bahwa pembangunan Tol Bengkulu – Sumatera Selatan sudah berjalan sepanjang 17 km ditahun 2019. 

“Untuk jalan Tol sudah berjalan sepanjang 17 Km, kita lobi tiga tahap sudah selesai 17 Km untuk ruas bengkulu batas Bengkulu Tengah dan pendataan awal sudah semua, TJPP sudah jalan semua tinggal menunggu penyertaan Modal (PMN) negara untuk ganti rugi lahan itu. Diharapkan tahun depan dapat kembali berjalan, sekarang kita sedang susun surat untuk kemetrian, untuk segera pelaksanaan Groundbreking (peletakan batu pertama) dipastikan tahun depan semuanya berjalan,” ujar Yudi, Kamis (14/11).

Pembangunan Rel Kereta Api 

Pembangunan jalur rel kereta api (KA) dari Pulau Baai, Kota Bengkulu ke Kota Padang, Rejang Lebong sepanjang 168,7 kilometer akan segera terealisasi. Rencana pembangunan rel kereta api senilai Rp 11 triliun ini, tinggal menunggu Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sebelumnya, pada Selasa (1/8) tahun lalu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah melakukan penandatanganan naskah kerjasama dengan Direktur PT Pelindo II Elvyn G Massasya, pimpinan PT Trans Rentang Nusantara, Indra Jaya Putra Januar dan Manajer PT IPC Bengkulu Drajat Sulistyo di halaman Kantor IPC Bengkulu.

Rohidin menegaskan, pengembangan Pelabuhan Pulau Baai dan pembangunan Rel Kereta Api dari Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong menuju Pelabuhan Pulau Baai akan terealisasi, jika para pihak memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan proyek berskala nasional tersebut. “Kesesuaian tata ruang, tahapan perizinan, dokumen-dokumen perencanaan, ini mutlak tidak bisa ditawar-tawar, kepatuhan terhadap regulasi harus dilakukan secara terbuka dan di-adjusment secara bersama,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang waktu itu Plt Gubernur Bengkulu. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai dan Pembangunan Rel Kereta Api. Foto: Mc

Sementara, Disampaikan  Kasubid Infrastruktur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Yudi Karsa bahwa pembangunan rel kereta api telah diusulkan. Tinggal menunggu rancangan teknokratik RPJMN dari Bappenas.

“Sekarang kan dipusat lagi rancangan teknokratik RPJM, tetap kita minta masukan itu di Blueprint RPJM Nasional, tapi memang kan itukan modalnya besar perlu masuk ke beberapa sektor lain di situkan, usaha kita pemerintah provinsi membuat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kalau yang kemarin sudah kita usahakan KPBU. tapi dari pihak ketiganya belum ada” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI sudah membuat kajian yang namanya Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) terkait sumatera Railways.

“Itu nanti mulai dari Mukomuko sampai Kaur kemudian dari Kota Padang - Pulau Baai. Jadi ada segitiga moda transportasi, nah harapannya angkutan barang dan orang lewat itu lewat situ. Jadi tonase kendaraan bisa dibatasi untuk kelayakan infrastruktur jalan. agar tidak rusak karena melebihi tonase. Untuk Relways sekarang lagi studi kelayakan, dan turun lagi nanti ke master plant terus obisinya masih banyak tahapannya itu untuk yang relways. Tapi untuk jalur Kota Padang Pulau - Baai sudah ada penelitian awal, studi kelayakan, DED, masterplant dan audisinya sudah ada. tapi perlu di review lagi,” jelasnya. (Redaksi)