Imbas Tunda Pengumuman: 514 Bawaslu Kabupaten/Kota Kosong, Legitimasi Pemilu Terancam

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayat, Foto: Dok/Instagram @neni1783

Indo Barat - Pengumuman hasil seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang semula dijadwalkan tanggal 12 Agustus 2023 tertunda dengan terbitnya Surat Edaran Bawaslu RI tentang penundaan pengumuman Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih menjadi 16-20 Agustus 2023. Sisi lain masa  masa jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota telah habis pada 14 Agustus 2023 akibatnya terjadi kekosongan anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota se-Indonesia

Kondisi tersebut menuai kritik Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, salah satu lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi Bawaslu Republik Indonesia. Neni menilai bahwa molornya pengumuman 514 Bawaslu Kabupaten/Kota diduga kentalnya kepentingan politik dan intervensi dari berbagai pihak.

“Sangat disayangkan, seharusnya pengumuman hasil seleksi tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditetapkan. Sudah dua kali keterlambatan pengumuman hasil ini terjadi. Sebelumnya pengumuman molor di tim seleksi. Neni menduga ada keberpihakan Bawaslu RI terhadap calon-calon tertentu" ujar Neni

Neni menambahkan seharusnya, jika proses seleksi penyelenggara pemilu di daerah kredibel mulai dari timselnya maka tidak akan mengalami keterlambatan. Kehadiran para pengawas di daerah sangat urgen mengingat tahapan pemilu sedang memasuksi fase krusial yakni penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang membutuhkan pengawasan ketat dan melekat karena berimplikasi pada legitimasi proses penyelenggaraan pemilu.

“Saya khawatir dengan adanya kekosongan jabatan di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pengawas pemilu karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara apalagi diperparah dengan kondisi minimnya transparansi dan akuntabilitas saat proses seleksi berlangsung” ungkap Neni

Neni sangat berharap seleksi pengawas pemilu di daerah jangan sampai disusupi kepentingan pragmatis kelompok ataupun hegemoni identitas tertentu karena yang akan menjadi pertaruhannya kedepan adalah kualitas pemilu Indonesia.

“Kebutuhan pemilu 2024 ini sangat kompleks dan penuh dinamika, maka seleksi pengawas pemilu ini diharapkan dapat menyaring figur-figur yang siap bekerja serta memiliki komitmen integritas tinggi, bukan terafiliasi kepada kepentingan politik tertentu, ini akan meruntuhkan nilai demokrasi" kata Neni

Terakhir Neni mendorong kepada Bawaslu RI untuk segera mengumumkan hasil seleksi kepada publik dengan transparan dan akuntabel serta jangan ditunda-tunda lagi. Selain itu, Neni juga mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan pada proses hulu yakni proses rekrutmen berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Editor: Iman SP Noya