Hubungan Pemkot dan DPRD Retak?

Pasca dilantik September lalu, pasangan Helmi Hasan-Dedy Wahyudi langsung melakukan gebrakan. Helmi Hasan misalnya langsung melontarkan rencana pinjam 500 milyar ke SMI. Helmi menilai pinjaman itu sangat penting untuk menggenjot sektor pembangunan Kota Bengkulu. Tak ketinggalan Wakil Walikota, Dedy Wahyudi yang langsung turun ke lapangan untuk menata Pasar Panorama dan Pasar Minggu. Dua minggu lalu, publik sedikit terkejut dengan rencana Pemkot yang akan menggelar doa 10 juta umat. Rencana ini dinilai berlebihan karena menyangkut tempat, akomodasi dan lain-lain. Namun, langkah Pemkot tidak surut, baru-baru ini undangan resmi yang ditandatangani Walikota Helmi Hasan sudah resmi beredar. Pemkot akan menggelar acara itu tepat di tanggal 10 November mendatang. 

Lantas, apakah seluruh kebijakan itu ditentang DPRD tentu tidak namun, benih pecah-belah itu diawali dengan rencana Pemkot yang akan ngutang ke SMI. Sebagian anggota DPRD Kota Bengkulu ‘menolak’ namun disampaikan dengan cara yang normatif, tidak berseberangan dengan dalil yang berbagai macam rupa. 

Ketua DPRD, Baidari Citra Dewi secara implisit dapat dimaknai menolak lantaran Pemkot belum juga menyampaikan secara resmi terkait rencana pinjaman itu. Baidari bahkan naik pitam ketika ‘digiring’ media massa  kearah persetujuan pinjaman SMI. Baidari menyampaikan keberatanya atas pemberitaan salah satu media yang mem-frame-nya ke arah persetujuan hutang pemkot. “saya tidak pernah bilang setuju, bisa dimarah saya dengan 35 anggota dewan yang lain” kata Baidari Citra Dewi di laman Indo Barat yang dimuat Kamis, 4 Oktober 2018. Baidari sempat marah-marah kepada salah seorang wartawan media online yang kemudian berujung pada laporan ke aparat penegak hukum.

 

Sinyal ini seakan memberitahu publik kalau DPRD tidak setuju dengan rencana Pemkot yang kebelet ngutang itu. Mungkin juga mereka sedang berperang, kita tidak tahu apa isi ‘kepala’ Baidari. Namanya politisi tidak pernah berkata TIDAK 180 derajat atau YA lahir batin, semuanya tergantung kepentingan, bisa juga kepentingan rakyat. Namun, pernyataan itu seolah ingin memberi kabar kalau sebenarnya DPRD tak suka dengan rencana hutangan Pemkot. 

Tak mau kalah, Pemkot seolah memasang juru serang untuk ‘menghantam’ lembaga rakyat itu. Sudarto, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu bercerita masa lalunya dengan Baidari Citra Dewi yang kini menjabat Ketua DPRD. Sudarto menuduh politisi Nasdem itu pernah mengancam dirinya untuk dilaporkan ke Polisi, gara-gara KTP. Uniknya 6 buah KTP itu rencananya untuk anggota DPRD Kota Bengkulu. 

Sudarto juga menuding Baidari pernah menjulukinya sombong, gara-gara tak angkat telpon di malam hari. Sudarto seolah di-brief oleh ‘kekuatan’ Tuhan hingga berani curhat kepada wartawan tentang kenangan pahitnya dengan Baidari yang notabene-nya ketua rakyat. Ini jarang dilakukan sekelas kepala OPD karena mereka terikat alokasi anggaran dengan lembaga DPRD. Kalaupun ‘marahan’ biasanya diselesaikan baik-baik tidak curhat kemana-mana. Lantas kenapa Sudarto begitu kuat ? mungkinkah ia mewakili suara hati Helmi Hasan atau itu hanya pertengkaran biasa, walluhu a`lam. 

Rangkaian kejadian itu mungkin tak cukup untuk menuduh mereka (DPRD dan Pemkot) sedang mengalami masa sulit dalam hubungannya. Namun, faktanya lembaga legislatif sedang ‘dikuasai’ oleh parpol yang kemaren berlawanan di pilwakot dengan ‘penguasa’ eksekutif. Pemkot sedang membiru sedikit goresan warna kuning tua sebaliknya DPRD sedang didominasi biru tua walaupun hakekatnya mereka berwarna-warni. 

Pun demikian dengan kejadian di masa silam, kedua lembaga ini sempat gontok-gontokan. DPRD Kota sempat ‘menyandera’ program Wali Kota Helmi Hasan Samisake (satu milyar satu kelurahan) yang waktu itu DPRD dipimpin Erna Sari Dewi. DPRD mengkhawatiran program Samisake akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik karena menjelang pilwakot, padahal keduanya waktu itu sama-sama akan bertarung di pilwakot. Kalaulah benar hubungan mereka retak ini bukan kali pertama namun itu hanya mengulangi episode yang lalu (…)