Ganjar: Hukum Jeblok Era Jokowi, Putusan MK Jadi Sorotan

Pasang Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Foto: Dok

Indo Barat – Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut penegakan hukum dan HAM era Presiden Jokowi jeblok alias memberi rapor merah. 

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan IKA Universitas Negeri Makassar, di Kota Makasar Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023). 

Pasangan Mahfud MD itu memberi angka 5 dari skala 10 saat ditanya penelis diskusi Zainal Arifin Mochtar. Ganjar menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal capres-cawapres.

“Kasus (putusan MK) kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” kata Ganjar. 

Lebih lanjut dijelaskan Ganjar, penagakan hukum harus memberikan jaminan keadilan kepada semua. Penegaka hukum harus imparsial sehingga hukum berjalan sesuai koridor.

“Ini peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik. Betul-betul imparsial dan kemudian memberikan keadilan pada semua. Ini menurut saya ini sesuatu yang snagat penting” kata Ganjar.

Sebelumnya Ganjar memberikan nilai 7 sampai 8 untuk penegakan hukum dan HAM era Presiden Joko Widodo. Penilaian itu disampaikan Ganjar sebelum adanya putusan MK soal batas usai capres dan cawapres.

Editor: Iman SP Noya