DKP Provinsi Bengkulu Gelar Bimbingan Teknis Laporan Keuangan dan BMN

Pembukaan acara Bimbingan Teknis Laporan Keuangan dan BMN, Selasa, 15 Agustus 2023, Foto: Dok

Indo Barat - Bertempat di ruang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berlangsung acara Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran dan Wilayah Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023 bertema "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong" pada Selasa, 15 Agustus 2023

Acara dibuka langsung oleh Syafriandi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dan dihadiri narasumber Veronika dari KPPN dan Muhamad Agus Maulana dari KPKNL.

Kepala DKP Provinsi Bengkulu mengatakan, dalam upaya memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta aset negara, DKP Provinsi Bengkulu tidak hanya mengandalkan tugas rutin tetapi juga pada laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tersistematisasi.

Laporan keuangan merupakan jendela transparansi yang memberikan wawasan mendalam tentang penerimaan, pengeluaran, serta posisi keuangan instansi pemerintah daerah. Laporan arus kas menjadi alat untuk melihat bagaimana anggaran di DKP Provinsi Bengkulu digunakan dan sejauh mana pencapaian program yang dilakukan.

“Laporan keunagan bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan kebijakan-kebijakan dan program-program DKP Provinsi Bengkulu mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat” kata Syafriandi

Hal serupa disampaikan Syafriandi terkait dengan manajemen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak sekadar properti fisik; aset yang diberdayakan untuk memenuhi tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam setiap OPD, termasuk DKP Provinsi Bengkulu BMN mencakup peralatan, properti, kendaraan, dan beragam aset lainnya.

“Manajemen BMN melibatkan proses inventarisasi, penilaian nilai, pemeliharaan, pencatatan transaksi, hingga pelaporan dalam laporan keuangan. Setiap perubahan status BMN, dari pengadaan hingga pemusnahan, dijaga dengan cermat demi memastikan aset publik tetap dalam kendali yang baik” kata Syafriandi

Disampaikan Veronika, dalam era dimana akuntabilitas diutamakan, transparansi keuangan dan manajemen BMN di OPD bukan sekadar kewajiban tetapi juga refleksi nyata dari komitmen untuk menjalankan tugas publik dengan integritas tinggi.

Laporan keuangan dan manajemen BMN yang transparan mengajak masyarakat untuk melihat dengan jelas bagaimana sumber daya publik dikelola dan diarahkan menuju manfaat yang optimal.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, OPD harus berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam pelaporan keuangan dan manajemen BMN.

“Hal ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bentuk konkret dari pengabdian kepada masyarakat yang layak mendapatkan pelayanan yang terbaik” kata Veronika.

Reporter: Irfan Arief